Nasib Senjata Berat SDF Suriah

Isu masa depan senjata berat Pasukan Demokratik Suriah (SDF) kembali mengemuka seiring menguatnya wacana perjanjian damai dan reintegrasi wilayah timur laut ke dalam struktur negara Suriah. Salah satu klausul paling sensitif dalam setiap pembahasan adalah kewajiban penyerahan senjata berat oleh kelompok bersenjata non-negara.

Secara normatif, penyerahan senjata berat dipandang sebagai syarat mutlak konsolidasi kedaulatan negara. Tank, artileri, peluncur roket, dan senjata berat lainnya dianggap hanya boleh berada di bawah kendali militer nasional.

Dalam berbagai draf kesepahaman yang beredar, posisi SDF ditempatkan sebagai kekuatan lokal yang harus dilucuti dari kemampuan tempur strategis. Integrasi personel dimungkinkan, tetapi struktur persenjataan berat diwajibkan dibubarkan.

Namun, pengalaman konflik Suriah selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa klausul semacam ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Realitas di lapangan sering kali lebih kompleks dibandingkan teks perjanjian.

Kasus milisi Druze di wilayah Sweida, khususnya kelompok yang kerap dikaitkan dengan figur al-Hajri, menjadi contoh yang kerap disebut. Meski secara formal berada dalam bingkai negara, sebagian senjata berat tetap bertahan di tangan kelompok lokal dengan dalih perlindungan komunitas.

Negara memilih pendekatan kompromi demi mencegah pecahnya konflik baru. Penyerahan senjata dilakukan secara simbolik, sementara sebagian persenjataan tetap disimpan sebagai cadangan tidak resmi.

Pola serupa berpotensi terjadi di wilayah bekas kendali SDF. Senjata berat mungkin diserahkan di atas kertas, tetapi pengawasan dan implementasinya menghadapi tantangan besar.

SDF memiliki alasan historis dan psikologis untuk mempertahankan sebagian kemampuan militernya. Pengalaman ditinggalkan oleh sekutu, ancaman ISIS yang belum sepenuhnya hilang, serta ketidakpastian politik membuat kepercayaan penuh pada jaminan negara tidak mudah dibangun.

Selain itu, struktur SDF yang beririsan dengan PKK menambah kompleksitas. Dalam berbagai kesepakatan sebelumnya, unsur-unsur yang seharusnya mundur ke wilayah Kurdi di luar Suriah tidak sepenuhnya mengindahkan ketentuan tersebut.

Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan pengamat apakah penarikan dan pelucutan senjata berat dapat dilakukan secara menyeluruh. Apalagi sebagian senjata tersebut tersebar di wilayah luas dan disimpan dalam jaringan yang tidak sepenuhnya terpusat.

Bagi Damaskus, memaksakan penyerahan senjata berat secara total mengandung risiko keamanan. Tekanan berlebihan justru dapat mendorong perlawanan tersembunyi atau instabilitas baru.

Sebaliknya, membiarkan senjata berat tetap berada di luar kendali negara juga berpotensi melemahkan otoritas pusat. Negara berada di antara dua pilihan sulit yang sama-sama memiliki konsekuensi jangka panjang.

Sejumlah analis memperkirakan solusi yang ditempuh akan bersifat bertahap. Senjata paling strategis ditarik dan diserahkan, sementara sebagian lainnya dialihstatuskan sebagai perlengkapan keamanan lokal di bawah pengawasan negara.

Pendekatan ini memungkinkan negara mengklaim keberhasilan integrasi, sekaligus memberi ruang transisi bagi SDF. Stabilitas jangka pendek menjadi prioritas utama.

Namun, pendekatan abu-abu semacam ini juga menyimpan potensi masalah. Ambiguitas status senjata dapat menjadi sumber sengketa di masa depan, terutama jika konstelasi politik berubah.

Pengalaman di wilayah lain Suriah menunjukkan bahwa senjata yang tidak sepenuhnya dilucuti cenderung muncul kembali saat krisis. Apa yang hari ini disebut cadangan, esok hari bisa menjadi alat tekanan.

Dalam konteks regional, persoalan senjata berat SDF juga menarik perhatian negara-negara tetangga. Setiap ketidakjelasan berpotensi dimaknai sebagai ancaman lintas batas.

Karena itu, masa depan senjata berat SDF tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan internal Suriah, tetapi juga oleh dinamika geopolitik yang lebih luas.

Jika proses ini berhasil dikelola, Suriah berpeluang mengakhiri fase milisi bersenjata berat dan memasuki tahap konsolidasi negara. Namun jika gagal, senjata-senjata tersebut akan terus menjadi bayangan yang membayangi stabilitas.

Pada akhirnya, nasib senjata berat SDF menjadi ujian nyata bagi perjanjian damai Suriah. Bukan sekadar soal pelucutan, melainkan tentang kepercayaan, kompromi, dan kemampuan negara mengelola warisan konflik yang panjang.

Asal Usul Senjata SDF

Asal usul persenjataan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) tidak dapat dilepaskan dari dinamika panjang konflik Suriah dan keterlibatan berbagai aktor internasional. Sejak kemunculannya sebagai kekuatan dominan di Suriah timur laut, SDF dikenal memiliki persenjataan yang beragam baik dari segi jenis maupun asal negara. SDF dibentuk dari kelompok bersenjata PKK di Suriah yang disebut YPG sehingga sudah mempunyai senjata sejak awal khususnya era Saddam Husein di Irak.

Pada fase awal, sebagian besar senjata SDF berasal dari rampasan perang. Ketika kelompok ini merebut beberapa eilayah di Suriah, gudang-gudang senjata milik kelompok tersebut jatuh ke tangan SDF. Senjata-senjata itu sebelumnya merupakan hasil rampasan dari tentara Irak dan Suriah, sehingga mencakup persenjataan buatan Rusia, Eropa Timur, hingga Amerika Serikat.

Sumber penting lainnya berasal dari gudang militer Suriah yang ditinggalkan pada masa awal perang. Mundurnya pasukan pemerintah dari sejumlah wilayah di utara dan timur membuka ruang bagi kelompok-kelompok lokal, termasuk cikal bakal SDF, untuk mengambil alih senjata ringan, senjata mesin berat, mortir, dan amunisi.

Seiring meningkatnya peran SDF dalam perang melawan ISIS, Amerika Serikat dan koalisi internasional mulai memberikan dukungan persenjataan secara langsung. Bantuan ini difokuskan pada senjata infanteri, kendaraan lapis baja ringan, serta perlengkapan komunikasi dan pengintaian.

Meski demikian, dukungan koalisi dibatasi secara ketat. SDF tidak dibekali pesawat tempur, sistem pertahanan udara, maupun artileri strategis jarak jauh. Pembatasan ini mencerminkan keinginan koalisi untuk menjadikan SDF sebagai mitra taktis, bukan kekuatan militer negara. Meski begitu beberapa sistem drone dapat dibeli dari pasar Tiongkok 

Selain bantuan resmi, pasar gelap regional turut berperan sebagai sumber pelengkap. Jalur perdagangan senjata lintas Irak utara dan wilayah perbatasan menjadi sarana memperoleh amunisi dan suku cadang, meski skalanya relatif terbatas.

Di tingkat lokal, SDF juga mengembangkan kemampuan perawatan dan modifikasi senjata. Bengkel-bengkel sederhana digunakan untuk memperbaiki persenjataan, merakit amunisi tertentu, serta memodifikasi kendaraan sipil menjadi kendaraan tempur ringan.

Akumulasi dari berbagai sumber ini menjadikan persenjataan SDF bersifat campuran dan tidak seragam. Dalam satu unit, senjata buatan Rusia dapat berdampingan dengan senjata standar NATO, mencerminkan sejarah konflik yang fragmentaris.

Keragaman asal senjata tersebut memberi keunggulan fleksibilitas di medan perang, namun sekaligus menyulitkan standarisasi dan logistik jangka panjang. Ketergantungan pada banyak sumber membuat pengelolaan persenjataan menjadi tantangan tersendiri.

Pada akhirnya, asal usul senjata SDF mencerminkan karakter konflik Suriah itu sendiri: kompleks, berlapis, dan melibatkan banyak kepentingan. Persenjataan SDF bukan hasil pembangunan militer terencana, melainkan akumulasi dari perang, intervensi, dan kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan.

Baca selanjutnya