Suwaida: Milisi Druze Pro Israel Sabotase Ekonomi Lokal Suriah

Provinsi Suwaida kini menghadapi krisis bahan bakar yang memicu keresahan luas di kalangan warga. Harga bensin di pasar gelap mencapai 30 ribu lira per liter, meski pasokan resmi tetap berjalan relatif teratur.

Penyebab utama krisis ini bukan kelangkaan pasokan, melainkan manipulasi dan monopoli yang dilakukan oleh milisi separatis di bawah bendera “Garda Nasional” sebuah milisi Druze pro neokolonialisme Greater Israel yang mendirikan negara de facto Jabal Bashan.

Kelompok milisi Druze pimpinan Al Hajri itu memanfaatkan narasi melindungi minoritas sebagai alasan untuk menyabotase ekonomi lokal dan mengeruk keuntungan pribadi.

Berdasarkan informasi dari sumber keamanan dan administrasi lokal, praktik ini melibatkan penimbunan bahan bakar, pengendalian distribusi, dan kerjasama dengan pedagang gelap yang merugikan masyarakat.

Pemilik pom bensin di Suwaida menjadi korban sekaligus bagian dari skema ini. Mereka dipaksa menahan sebagian besar kuota resmi dari perusahaan bahan bakar pemerintah.

Selain itu, milisi mewajibkan pemilik pom menyimpan 1.500 liter bensin dan jumlah setara solar sebagai cadangan logistik khusus milisi, sehingga kuota untuk publik berkurang drastis.

Untuk menutupi kekurangan dan tetap memperoleh keuntungan, beberapa pemilik pom bensin menjual bahan bakar ke pasar gelap melalui pom bergerak atau kios informal dengan harga berkali lipat.

Investigasi menunjukkan bahwa milisi Al Hajri sendiri menjual cadangan bahan bakar ke pedagang gelap, memperkuat ekonomi bayangan yang tidak resmi di Suwaida.

Fenomena ini bukan baru. Pada Desember 2025, laporan menunjukkan kebutuhan provinsi mencapai 6-8 permintaan bensin per hari, namun hanya 10 permintaan tercatat sepanjang bulan, menyebabkan antrean panjang di pom bensin.

Kelompok separatis itu mengklaim bertindak untuk “melindungi wilayah,” namun praktik penimbunan dan monopoli memperlihatkan motif keuntungan pribadi dari pimpinan milisi dan jaringan pendukungnya.

Beberapa tokoh kunci, termasuk Sheikh Fadi Badriya dan anggota “kantor keamanan” milisi, diketahui memiliki pengaruh lebih besar daripada anggota milisi biasa, memperkuat kontrol mereka atas distribusi bahan bakar.

Kegiatan ini membuat harga resmi dan non-resmi naik drastis, menimbulkan beban ekonomi bagi warga biasa, sementara sebagian besar keuntungan tetap mengalir ke jaringan milisi dan pedagang gelap.

Investigasi tambahan menemukan bahan bakar diimpor dari pom di Damaskus secara tidak resmi, kemudian masuk ke Suwaida melalui jalur gelap, memicu kelangkaan di pom bensin resmi.

Pemerintah pusat di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa mulai menindak praktik korupsi ini dengan pemeriksaan ketat di pos-pos pengawasan, termasuk di desa al-Matuna yang menjadi titik utama jalur distribusi dari Damaskus.

Dalam operasi terbaru, tiga tangki bahan bakar ditahan karena kelebihan muatan di pos pengawasan al-Matuna. Dokumen resmi menunjukkan jumlah resmi hanya dua tangki bensin dan dua tangki gas, sementara tangki tambahan dimasukkan melalui manipulasi di pom Damaskus.

Investigasi juga menemukan penggunaan jerigen ilegal untuk menyelundupkan bensin ke kota, bekerja sama dengan pemilik pom dan pimpinan milisi, dijual di pasar gelap seharga 30 ribu lira per liter.

Kasus lain yang terungkap adalah penyelundupan melalui kendaraan pengangkut sayur dan truk penuh bahan bakar, menunjukkan skala operasi yang sistematis dan terorganisir.

Sebagai langkah tegas, pemerintah memberi sanksi kepada tujuh pom bensin di Suwaida, semua dikelola oleh orang-orang terkait kantor milisi Al Hajri, menunjukkan fokus pemerintah untuk menekan monopoli milisi.

Krisis ini menyoroti bagaimana milisi lokal dapat menggunakan narasi pertahanan wilayah untuk membenarkan praktik membesarkan konglomerasi bisnisnya yang merugikan masyarakat.

Warga Suwaida menghadapi kenyataan pahit: pasokan resmi ada, tapi kontrol di lapangan dikuasai milisi yang memprioritaskan keuntungan pribadi, bukan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, pemerintah harus menyeimbangkan tindakan keamanan dan pengawasan ekonomi untuk memulihkan pasokan bahan bakar, menegakkan hukum, dan memastikan warga tidak menjadi korban ekonomi bayangan yang dikendalikan milisi.

Baca selanjutnya