Minyak Deir Ezzor Biayai Milisi SDF Suriah

Pendapatan dari sektor minyak di wilayah timur Suriah yang berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) disebut tidak sepenuhnya masuk ke kas publik untuk pembangunan.

Sejumlah sumber lokal menyebut sebagian dana tersebut dialokasikan langsung untuk pembiayaan milisi PKK, termasuk gaji rutin anggota bersenjata dan bantuan finansial bagi keluarga mereka.

Skema pembiayaan itu terungkap seiring beredarnya informasi mengenai daftar kontraktor sumur minyak di Provinsi Deir Ezzor. Dalam daftar tersebut tercantum nama-nama pihak yang disebut menyetor sejumlah dana dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk keluarga anggota SDF yang tewas.

Deir Ezzor merupakan salah satu wikayah yang mempunyai SDA minyak selain Raqqa dan Hasakah. Meski begitu wilayah ini sangat tertinggal selama penguasaan SDF karena lebih dianggap sebagai 'daerah jajahan'

Menurut informasi yang beredar, dana tersebut dikumpulkan selama periode penguasaan SDF atas ladang-ladang minyak strategis di Deir Ezzor. Pengumpulan dilakukan dengan dalih solidaritas dan dukungan sosial bagi keluarga korban konflik.

Besaran bantuan yang diberikan kepada keluarga anggota milisi yang meninggal disebut mencapai sekitar 11 ribu dolar AS per orang. Angka ini dinilai signifikan jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat lokal yang masih terpuruk akibat konflik berkepanjangan.

Sumber yang mengetahui mekanisme ini menyebut kontribusi tersebut bukan bersifat sukarela sepenuhnya. Para kontraktor sumur minyak dikabarkan diwajibkan menyetor dana sebagai bagian dari ketentuan yang diberlakukan otoritas pengelola sektor minyak saat itu.

Selain untuk santunan kematian, pendapatan minyak juga digunakan untuk membiayai struktur militer SDF secara keseluruhan. Gaji anggota milisi disebut menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dari hasil eksploitasi minyak di wilayah tersebut.

Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan sumber daya alam Suriah di wilayah yang tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat. Banyak pihak menilai minyak seharusnya menjadi aset nasional, bukan sumber pembiayaan kelompok bersenjata.

Di tingkat lokal, muncul tuntutan agar dilakukan penyelidikan terbuka terkait mekanisme pengumpulan dana dari kontraktor minyak tersebut. Masyarakat ingin mengetahui dasar hukum, alur dana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Aktivis sipil di Deir Ezzor menyatakan bahwa pemanfaatan pendapatan minyak untuk kepentingan milisi telah memperdalam ketimpangan sosial. Sementara keluarga tertentu menerima santunan besar, banyak warga sipil masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Isu ini juga memicu perdebatan tentang legitimasi kebijakan ekonomi yang diterapkan selama penguasaan SDF atas ladang minyak. Kritikus menilai kebijakan tersebut lebih berorientasi pada kepentingan keamanan kelompok daripada kesejahteraan publik.

Di sisi lain, pendukung SDF berargumen bahwa bantuan kepada keluarga anggota yang tewas merupakan bentuk tanggung jawab moral. Mereka menyebut anggota milisi telah berkorban dalam konflik, sehingga keluarga mereka berhak mendapatkan dukungan finansial.

Namun demikian, argumen tersebut tidak meredam desakan agar dana yang dikumpulkan dari sektor minyak diaudit secara independen. Transparansi dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan distribusi.

Permintaan agar dana tersebut dikembalikan ke kas negara Suriah juga semakin menguat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pendapatan minyak adalah milik seluruh rakyat Suriah, bukan entitas tertentu.

Kondisi ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah konflik. Ketika otoritas negara melemah, kelompok bersenjata kerap mengambil alih fungsi ekonomi dan fiskal.

Pengamat menilai praktik pembiayaan milisi dari pendapatan minyak berpotensi memperpanjang konflik. Selama sumber dana tetap tersedia, insentif untuk demiliterisasi dan integrasi politik menjadi lebih kecil.

Selain itu, penggunaan dana tanpa pengawasan negara berisiko menimbulkan korupsi dan ketidakpercayaan publik. Hal ini dapat memperburuk hubungan antara masyarakat lokal. Kini Deir Ezzour dan Raqqa telah dikuasai pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa. Hanya minyak di Hasakah yang dikuasai SDF.

Isu Deir Ezzor juga menjadi cerminan persoalan yang lebih luas di Suriah timur laut. Kontrol atas minyak bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga alat politik dan militer.

Dalam konteks masa depan Suriah, banyak pihak menilai penyelesaian masalah ini harus melibatkan pengembalian pengelolaan sumber daya ke institusi negara. Langkah ini dianggap krusial untuk rekonstruksi dan rekonsiliasi nasional.

Tanpa mekanisme yang jelas dan transparan, pendapatan minyak berisiko terus menjadi sumber konflik baru. Ketidakjelasan alokasi dana dapat memicu ketegangan antar komunitas di wilayah kaya sumber daya tersebut.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi mengenai daftar kontraktor dan jumlah dana yang dikumpulkan. Ketiadaan penjelasan ini justru memperkuat tuntutan publik akan investigasi menyeluruh.

Kasus ini menegaskan bahwa minyak Suriah di wilayah SDF bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia telah menjadi instrumen pembiayaan militer yang dampaknya dirasakan langsung oleh struktur sosial dan politik di lapangan.

Baca selanjutnya