Dilema Gubernur Baru Hasakah: Antara SDF dan Damaskus

Penunjukan Noureddine Issa Ahmed, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Omar Khanika, sebagai Gubernur Hasakah telah memicu perdebatan sengit mengenai masa depan administratif Suriah bagian timur. Kepulangannya baru-baru ini dari Damaskus ke Kota Hasakah membawa segudang pertanyaan tentang model pemerintahan baru yang akan diterapkan di wilayah strategis tersebut. Spekulasi mengenai jabatannya sebagai gubernur muncul di tengah laporan adanya kesepahaman terbaru antara otoritas otonom pimpinan Kurdi dan pemerintah pusat. Namun, kehadiran Khanika justru dipandang sebagai ujian berat bagi stabilitas sosial yang sudah rapuh di wilayah itu.

Meskipun jabatan "Gubernur" merupakan posisi administratif resmi negara, prosesi penyambutan Khanika di Hasakah justru menunjukkan anomali yang mencolok dari protokol pemerintah pusat. Tidak ada simbol-simbol kedaulatan negara yang biasanya menyertai pengangkatan pejabat tinggi setingkat gubernur dalam tradisi birokrasi Damaskus. Sebaliknya, identitas visual dari Administrasi Otonom dan Partai Persatuan Demokratik justru mendominasi pemandangan di lokasi penyambutan tersebut. Hal ini memberikan kesan kuat bahwa otoritas Khanika lebih berakar pada realitas militer di lapangan daripada legitimasi hukum dari pusat.

Keamanan selama prosesi tersebut pun sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan komando HAT yang merupakan bagian dari Asayish, bukan oleh aparat kepolisian atau militer resmi pemerintah Suriah. Fenomena ini memperkuat persepsi publik bahwa kekuasaan baru ini bersandar pada kekuatan bersenjata lokal yang selama ini menjadi tulang punggung keamanan di timur laut. Absennya keterlibatan simbolis dari pusat menunjukkan adanya jarak yang masih lebar antara kesepakatan di atas kertas dan implementasi di lapangan. Situasi ini memicu kebingungan di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenarnya yang memegang kendali administratif tertinggi.

Di sisi lain, narasi yang dibangun oleh media-media yang berafiliasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sangat gencar mempromosikan Khanika sebagai gubernur resmi. Mereka menyebut bahwa penunjukan ini merupakan hasil nyata dari kesepakatan politik yang dicapai pada pertengahan Januari lalu untuk mengakhiri dualisme kekuasaan. Bagi pihak SDF, langkah ini adalah kemenangan diplomasi yang menempatkan kader mereka dalam struktur formal negara. Namun, euforia ini tidak sejalan dengan sikap diam yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat di Damaskus hingga saat ini.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan presiden atau surat keputusan menteri yang diterbitkan secara resmi untuk mengonfirmasi status Khanika. Sikap bungkam dari pihak Damaskus menciptakan spekulasi bahwa pengumuman gubernur versi SDF ini mungkin merupakan langkah sepihak untuk menciptakan fakta baru di lapangan.

Ada kemungkinan bahwa negosiasi mengenai detail pembagian kekuasaan sebenarnya belum mencapai titik temu yang final dan mengikat. Ketidakpastian hukum ini menempatkan status administratif Hasakah dalam zona abu-abu yang sangat berisiko bagi pelayanan publik.

Tantangan lain yang muncul ke permukaan adalah masalah komunikasi politik dan identitas etnis di provinsi yang sangat majemuk tersebut. Dalam penampilan publik pertamanya, Khanika memilih untuk berpidato sepenuhnya dalam bahasa Kurdi, yang memicu reaksi beragam dari masyarakat luas. Bagi komponen Arab yang mewakili beban demografis signifikan di Hasakah, langkah ini dianggap sebagai sinyal pengabaian terhadap keragaman identitas wilayah. Pidato tersebut dinilai gagal mencerminkan semangat "kewarganegaraan inklusif" yang diharapkan bisa menjadi jembatan perdamaian.

Para pengamat politik lokal memperingatkan bahwa pendekatan yang terlalu sektarian atau etnosentris dapat memperlebar jurang ketidakpercayaan antara kepemimpinan baru dan rakyat. Warga Arab di Hasakah selama ini mendambakan kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak tanpa melihat latar belakang kesukuan. Jika retorika yang dibangun hanya menyasar satu kelompok tertentu, maka potensi gesekan sosial di masa depan akan semakin sulit untuk dihindari. Kepercayaan publik merupakan modal utama yang saat ini tampak sangat tipis di tangan sang gubernur baru.

Selain isu identitas, latar belakang Khanika yang kental dengan dunia keamanan dan militer juga menjadi titik krusial dalam sorotan publik. Ia dikenal pernah menjabat sebagai direktur Penjara Alaya, sebuah posisi yang kerap dikaitkan dengan kebijakan pengamanan yang keras dan kontroversial. Transisi dari seorang perwira keamanan menjadi administrator sipil yang harus mengurusi layanan dasar masyarakat bukanlah perkara mudah. Banyak pihak meragukan kemampuan birokratisnya dalam menangani masalah-masalah mendesak seperti krisis air, listrik, dan distribusi bantuan kemanusiaan.

Layanan publik di Hasakah saat ini sedang berada dalam kondisi kritis akibat konflik yang berkepanjangan dan kerusakan infrastruktur. Masyarakat lebih membutuhkan sosok manajer yang handal daripada seorang komandan militer untuk memulihkan denyut nadi ekonomi daerah. Ujian nyata bagi Khanika adalah apakah ia mampu mengintegrasikan sistem administrasi lokal dengan kementerian terkait di pusat demi kelancaran pasokan kebutuhan pokok. Tanpa kemampuan manajerial yang mumpuni, posisi gubernur hanya akan menjadi jabatan seremonial yang tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat.

Penolakan terhadap Khanika juga datang dari tuduhan serius mengenai rekam jejaknya selama masa perang di wilayah tersebut. Sebagian masyarakat dan aktivis kemanusiaan melabelinya dengan sebutan yang sangat negatif terkait operasi militer masa lalu di desa-desa Arab sekitar Qamishli. Tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia menjadi beban moral yang berat bagi kepemimpinannya untuk diterima secara luas. Sentimen negatif ini berkembang pesat di media sosial dan menjadi bahan bakar bagi gerakan protes sipil yang menentang penunjukannya.

Bagi kelompok penentang, menunjuk sosok dengan latar belakang konflik untuk posisi gubernur adalah langkah mundur bagi upaya rekonsiliasi nasional. Mereka menuntut adanya proses penyaringan yang lebih transparan dan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak bersih dari kekerasan. Ketegangan ini menciptakan atmosfer permusuhan yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan di tingkat lokal. Jika tidak ditangani dengan bijak, gelombang penolakan rakyat ini bisa melumpuhkan efektivitas kerja pemerintah provinsi sejak hari pertama.

Fragmentasi kekuasaan di Hasakah juga mencerminkan betapa rumitnya proses penyatuan kembali wilayah-wilayah yang sempat memisahkan diri secara administratif. Kesepakatan politik di tingkat atas seringkali sulit untuk diterjemahkan ke dalam penerimaan sosial di tingkat akar rumput. Hasakah menjadi laboratorium bagi eksperimen integrasi antara struktur otonom dan struktur negara yang selama ini saling berhadapan. Kegagalan di Hasakah bisa menjadi preseden buruk bagi wilayah lain yang sedang mengupayakan jalan serupa menuju stabilisasi.

Masyarakat internasional dan organisasi pemantau hak asasi manusia juga mulai memberikan perhatian pada dinamika yang terjadi di Hasakah. Mereka menyoroti pentingnya perlindungan bagi kelompok minoritas dan penghormatan terhadap supremasi hukum dalam setiap perubahan struktur pemerintahan. Isu akuntabilitas atas tindakan masa lalu menjadi poin penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses transisi politik ini. Pengakuan internasional terhadap stabilitas Suriah sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menangani tokoh-tokoh kontroversial di posisi strategis.

Di tengah semua polemik ini, kebutuhan akan kepastian hukum dari Damaskus menjadi semakin mendesak untuk meredam spekulasi yang liar. Jika benar terdapat kesepakatan, maka pemerintah harus segera memberikan penjelasan transparan mengenai mandat dan wewenang yang diberikan kepada Khanika. Sebaliknya, jika penunjukan ini hanya klaim sepihak, maka Damaskus perlu mengklarifikasi posisinya agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang membingungkan rakyat. Ketidakjelasan status hanya akan memperpanjang penderitaan warga yang terjebak di tengah persaingan kekuasaan.

Masa depan Hasakah kini berada di persimpangan jalan antara integrasi yang damai atau polarisasi yang semakin dalam. Kepemimpinan Khanika akan terus dibayangi oleh stigma masa lalu dan keraguan akan kemampuan sipilnya di mata publik. Rakyat Hasakah merindukan rasa aman yang bukan berasal dari moncong senjata, melainkan dari keadilan dan kemakmuran yang merata. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi ke depan akan dipantau dengan sangat ketat oleh semua elemen masyarakat.

Keberhasilan dalam mengelola sumber daya alam seperti minyak dan gandum di wilayah ini juga akan menjadi tolok ukur penting bagi kesuksesan gubernur baru. Hasakah adalah lumbung pangan dan energi bagi Suriah, sehingga stabilitasnya memiliki dampak nasional yang sangat besar. Jika distribusi hasil bumi ini tidak dikelola dengan adil, maka kecemburuan sosial akan terus menjadi api dalam sekam. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara profesional untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.

Dialog antar-etnis yang jujur dan terbuka merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencairkan ketegangan yang ada. Khanika perlu menunjukkan kemauan politik untuk mendengarkan aspirasi dari komunitas Arab dan kelompok minoritas lainnya secara langsung. Penggunaan bahasa yang inklusif dan simbol-simbol pemersatu dapat membantu memperbaiki citra kepemimpinannya yang terlanjur negatif. Tanpa upaya serius untuk merangkul semua pihak, legitimasi kekuasaannya akan selalu dipertanyakan dan digoyang oleh oposisi rakyat.

Pada akhirnya, jabatan gubernur bukanlah sekadar hadiah politik bagi kesetiaan militer, melainkan amanah untuk melayani kebutuhan rakyat jelata. Hasakah membutuhkan kedamaian yang berkelanjutan dan pemulihan ekonomi yang nyata setelah bertahun-tahun didera konflik. Semua mata kini tertuju pada gedung pemerintahan di Hasakah dan meja kerja para pejabat di Damaskus untuk melihat arah angin politik selanjutnya. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Hasakah akan bangkit sebagai simbol persatuan atau tetap menjadi titik panas konflik di Suriah.

Dinamika kekuasaan di timur laut Suriah ini mengajarkan bahwa perdamaian sejati membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan elit di balik pintu tertutup. Ia membutuhkan pengakuan atas luka masa lalu dan komitmen nyata untuk membangun masa depan bersama yang lebih adil. Abu Omar Khanika kini memikul beban berat untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar perwakilan faksi, melainkan pelayan bagi seluruh warga Hasakah tanpa terkecuali. Waktu yang akan menjawab apakah kepemimpinannya akan membawa fajar baru atau justru kegelapan yang lebih pekat.

Baca selanjutnya