SDF Usir Pekerja Minyak Arab dari Suriah Timur

Kepulangan anggota teroris PKK di Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Nouruddin Issa Ahmad yang dikenal sebagai Abu Omar Khaniqa, dari Damaskus ke Kota Hasakah membuka bab baru perdebatan politik dan administratif di wilayah timur Suriah. Isu yang beredar luas di kalangan lokal menyebutkan bahwa Khaniqa akan menjabat sebagai gubernur Hasakah, sebuah kabar yang segera memicu kontroversi.

Isu tersebut muncul di tengah pembicaraan mengenai model tata kelola baru yang disebut-sebut akan diterapkan di wilayah timur laut Suriah. Pembahasan ini tidak terlepas dari kesepahaman terbaru antara Administrasi Otonom dan pemerintah Suriah, yang hingga kini masih menyisakan banyak ruang abu-abu dalam implementasinya.

Kembalinya Khaniqa ke Hasakah dipandang sebagai langkah strategis oleh sebagian pihak di lingkaran SDF. Namun, bagi kelompok lain, khususnya di kalangan masyarakat Arab, peristiwa ini justru menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya model pemerintahan yang tidak sepenuhnya merepresentasikan keragaman sosial dan politik provinsi tersebut.

Sorotan tajam muncul sejak momen penyambutan Khaniqa di Hasakah. Alih-alih menampilkan prosesi resmi sebagaimana lazimnya penunjukan seorang gubernur, acara tersebut berlangsung tanpa simbol-simbol negara Suriah yang biasanya menyertai pejabat pusat.

Tidak tampak bendera nasional atau perangkat protokoler resmi negara. Sebaliknya, identitas visual Administrasi Otonom dan Partai Persatuan Demokratik (PYD) justru mendominasi suasana, mempertegas kesan bahwa legitimasi kekuasaan yang ditampilkan bersumber dari realitas lapangan, bukan dari keputusan pusat.

Pengamanan acara pun sepenuhnya dilakukan oleh unit HAT yang berada di bawah struktur Asayish. Keamanan eksklusif ini semakin menguatkan persepsi bahwa figur yang diperkenalkan ke publik tersebut lebih merepresentasikan otoritas SDF ketimbang negara Suriah.

Dalam waktu bersamaan, media dan jaringan politik yang dekat dengan SDF gencar mempromosikan narasi bahwa Khaniqa telah resmi ditunjuk sebagai gubernur Hasakah. Narasi ini dikaitkan dengan hasil kesepakatan yang disebut terjadi pada 18 Januari lalu antara Administrasi Otonom dan Damaskus.

Namun, hingga kini Damaskus memilih diam. Tidak ada dekret presiden, keputusan pemerintah, atau pernyataan resmi yang mengonfirmasi penunjukan tersebut. Kekosongan konfirmasi ini menempatkan klaim yang beredar dalam ranah spekulasi politik.

Sejumlah pengamat menilai situasi ini sebagai bentuk langkah pendahuluan untuk menciptakan fakta di lapangan. Dengan menampilkan figur dan struktur kekuasaan lebih dulu, pihak tertentu dinilai berupaya menekan pusat agar menerima realitas baru yang sudah terbentuk.

Kondisi ini sekaligus mencerminkan rapuhnya garis pemisah antara kesepakatan politik dan implementasi administratif di wilayah pascakonflik. Hasakah kembali menjadi contoh bagaimana tarik-menarik otoritas antara pusat dan aktor lokal berlangsung secara terbuka.

Kontroversi tidak berhenti pada aspek legalitas. Pilihan Khaniqa untuk menyampaikan pidato pertamanya hanya dalam bahasa Kurdi memunculkan pertanyaan serius mengenai pendekatan komunikasi yang akan diambil kepemimpinan baru ini.

Hasakah dikenal sebagai provinsi dengan komposisi etnis yang sangat beragam, dengan masyarakat Arab sebagai kelompok demografis terbesar. Absennya bahasa Arab dalam pidato awal tersebut dipandang sebagian kalangan sebagai sinyal eksklusivitas, bukan inklusivitas.

Bagi warga Arab, simbol dan bahasa memiliki makna politik yang dalam. Ketika bahasa mayoritas tidak digunakan, kekhawatiran tentang marginalisasi politik pun mengemuka, terlebih di tengah sejarah panjang ketegangan antara SDF dan komunitas Arab setempat.

Para pengamat memperingatkan bahwa pendekatan semacam ini berpotensi memperlebar jurang kepercayaan. Alih-alih memperkuat konsep kewarganegaraan yang menyatukan, langkah tersebut justru dinilai mempertegas garis identitas yang memecah.

Di luar persoalan simbolik, latar belakang Khaniqa juga menjadi sumber penolakan. Ia dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang keamanan, termasuk sebagai mantan direktur Penjara Alaya dan mediator dalam sejumlah konflik lokal.

Nama Khaniqa kerap dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran serius, termasuk dugaan kejahatan perang. Tuduhan-tuduhan inilah yang membuat sebagian masyarakat Arab Hasakah menolak keras kemungkinan pengangkatannya sebagai kepala pemerintahan sipil.

Transisi dari figur keamanan ke pejabat sipil dinilai bukan perkara sederhana. Jabatan gubernur menuntut kemampuan mengelola layanan publik, mulai dari listrik, air, hingga kebutuhan dasar masyarakat yang selama bertahun-tahun terabaikan akibat konflik.

Tantangan ini semakin berat karena Hasakah menghadapi krisis layanan yang akut. Infrastruktur yang rusak, keterbatasan sumber daya, dan ketegangan politik menjadi ujian nyata bagi siapa pun yang mengklaim memimpin provinsi tersebut.

Jika penunjukan Khaniqa benar-benar dikonfirmasi secara resmi, ia akan berada di persimpangan sulit antara mempertahankan kepentingan Administrasi Otonom dan memenuhi tuntutan integrasi administratif dengan Damaskus. Keseimbangan ini menjadi kunci, namun juga sumber potensi konflik baru.

Bagi banyak warga Arab, persoalan ini bukan sekadar soal individu, melainkan simbol arah masa depan Hasakah. Penolakan terhadap Khaniqa mencerminkan penolakan terhadap model pemerintahan yang dianggap tidak adil dan tidak representatif.

Gelombang penolakan publik yang mulai terlihat menandakan bahwa legitimasi tidak bisa dibangun hanya melalui kekuatan lapangan. Tanpa pengakuan pusat dan penerimaan sosial yang luas, stabilitas yang diharapkan justru berisiko berubah menjadi ketegangan berkepanjangan.

Kasus Khaniqa di Hasakah akhirnya menjadi cermin dilema Suriah pascakonflik. Di satu sisi ada upaya kompromi politik, di sisi lain ada realitas sosial yang menuntut keadilan, inklusivitas, dan legitimasi nyata. Bagaimana Damaskus dan aktor lokal menavigasi dilema ini akan menentukan apakah Hasakah menuju stabilitas, atau justru memasuki bab baru konflik senyap.

Sementara itu, milisi SDF dilaporkan melakukan pemecatan terhadap puluhan pekerja di sejumlah fasilitas strategis di wilayah pedesaan Hasakah. Tindakan ini mencakup pekerja di Pabrik Gas Al-Suwaidiyah serta tenaga militer dan sipil di Pos Perlintasan Sungai Semalka yang menghubungkan Suriah dengan Irak.

Sumber khusus kepada Pusat Media Hasakah menyebutkan bahwa para pekerja yang dipecat berasal dari desa dan kota yang berada di bawah kendali pemerintah Suriah di pedesaan Hasakah. Langkah tersebut memicu keresahan di kalangan masyarakat setempat, mengingat fasilitas yang terdampak memiliki peran vital bagi perekonomian dan layanan publik.

Menurut sumber yang sama, sebagian pekerja yang diberhentikan bahkan dituduh terlibat aktivitas terorisme tanpa penjelasan hukum yang jelas. Tuduhan ini disampaikan sebelum mereka dikeluarkan dari tempat kerja, sebuah langkah yang dinilai sarat muatan politik dan keamanan.

Setelah pemecatan dilakukan, SDF disebut segera menggantikan para pekerja tersebut dengan tenaga kerja yang loyal kepada mereka. Selain itu, pekerja pengganti juga direkrut dari wilayah-wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali SDF di timur laut Suriah.

Sumber itu menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengamankan posisi para pekerja yang dekat dengan milisi menjelang proses integrasi atau penggabungan yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Langkah ini dipandang sebagai upaya menciptakan fakta di lapangan sebelum perubahan administratif diberlakukan.

Ironisnya, banyak dari pekerja yang dipecat diketahui telah bekerja di Pabrik Gas Al-Suwaidiyah selama bertahun-tahun. Pengalaman dan keahlian mereka dinilai menjadi tulang punggung operasional fasilitas tersebut, sehingga pemecatan massal ini berpotensi mengganggu stabilitas produksi.

Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa jumlah pekerja yang terdampak di Pabrik Gas Al-Suwaidiyah saja mencapai lebih dari 150 orang. Angka ini menunjukkan skala pemecatan yang luas dan terorganisasi, bukan sekadar tindakan administratif biasa.

Pemecatan di Pos Perlintasan Semalka juga menambah sensitivitas situasi, mengingat perlintasan ini merupakan jalur penting bagi pergerakan barang dan orang antara Suriah dan Irak. Perubahan komposisi tenaga kerja di lokasi tersebut dikhawatirkan berdampak pada dinamika keamanan dan ekonomi kawasan.

Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini mencerminkan pola eksklusi terhadap pekerja yang dianggap tidak sejalan secara politik. Praktik semacam ini dinilai memperdalam kesenjangan sosial dan memperkuat ketegangan antara wilayah yang dikuasai SDF dan daerah yang berada di bawah kendali pemerintah Suriah.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak SDF terkait tuduhan pemecatan massal tersebut. Namun, langkah ini telah menambah daftar panjang keluhan warga Hasakah terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan keamanan yang diterapkan di wilayah timur laut Suriah.

Baca selanjutnya