Nasib Rohingya Kian Sulit Dipulangkan ke Myanmar

Isu soal apa yang disebut “Rohingya Corridor” sempat mencuat dalam wacana politik dan diplomasi regional, namun hingga kini tidak menjadi kenyataan di lapangan. Rencana pembukaan koridor kemanusiaan atau jalur aman yang bisa mempermudah bantuan dan repatriasi Rohingya dari kamp pengungsian di Bangladesh ke negara bagian Rakhine, Myanmar, belum pernah mencapai kesepakatan formal antara pihak terkait, termasuk Pemerintah Bangladesh, PBB, dan aktor di Myanmar. Pemerintah Bangladesh pernah menegaskan bahwa tidak ada perjanjian tentang jalur kemanusiaan semacam itu yang telah disepakati dengan pihak mana pun. 

Beberapa diskusi mengenai koridor kemanusiaan memang pernah muncul, termasuk pada pertemuan tingkat tinggi di PBB dan dukungan prinsip dari Bangladesh terhadap gagasan bantuan lintas perbatasan, dengan syarat dan kondisi tertentu yang disampaikan oleh pejabat Bangladesh.  Namun itu berbeda dengan koridor yang secara operasional terbuka dan berfungsi pada kenyataannya.

Kenyataannya, situasi di Rakhine sendiri masih jauh dari aman dan stabil sehingga konsep repatriasi massal Rohingya dipandang belum layak dilakukan. Banyak pengungsi Rohingya sendiri menyatakan mereka tidak merasa aman untuk kembali ke rumah mereka di Myanmar, terutama setelah konflik bersenjata yang berkelanjutan antara junta militer Myanmar dan kelompok pemberontak seperti Arakan Army (AA) serta kekhawatiran serangan udara yang masih ada di wilayah itu. 

Lebih jauh, Bangladesh telah menyatakan kebijakan yang lebih tegas terkait perbatasannya. Pemerintah Dhaka menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi membiarkan lebih banyak Rohingya masuk ke wilayahnya, meskipun dalam beberapa tahun terakhir puluhan ribu tetap berhasil menyeberang akibat kekerasan yang meningkat di Rakhine. 

Bangladesh kini menampung sekitar lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di kamp pengungsian di Cox’s Bazar yang sangat padat. Kondisi ini memberi tekanan besar terhadap sumber daya, layanan publik, serta keamanan, sehingga Dhaka terus mencari solusi dan meminta bantuan internasional yang lebih besar. 

Dalam konteks repatriasi, Myanmar sejauh ini pernah mengklaim telah mengidentifikasi puluhan ribu Rohingya yang “memenuhi syarat” untuk kembali, tetapi proses itu sendiri tetap lambat dan belum terwujud dalam skala besar. 

Pembicaraan soal koridor atau jalur aman pun tetap terkendala oleh situasi politik dan keamanan yang rumit. Bangladesh menegaskan bahwa mereka tidak mau terlibat dalam negosiasi langsung dengan aktor non-negara seperti Arakan Army, dan menuntut Myanmar menyelesaikan isu perbatasan serta keamanan sebagai negara berdaulat. 

Kelompok Rohingya kini berada dalam situasi terjepit: mereka hidup di kamp pengungsian yang sangat padat dan penuh tantangan, sementara dialog politik terkait hak mereka untuk pulang dan hidup aman di Rakhine belum menghasilkan perubahan nyata.

Banyak pengungsi berharap akan ada tekanan internasional yang lebih efektif untuk memastikan repatriasi yang “aman dan bermartabat”, termasuk stabilisasi di negara bagian Rakhine dan jaminan keamanan. Bangladesh sendiri pernah mengusulkan peta jalan repatriasi dan perlindungan yang lebih kuat, namun implementasinya masih jauh dari nyata. 

Sementara itu, konflik di Rakhine tetap berdampak langsung terhadap kondisi Rohingya. Laporan HAM menunjukkan bahwa kelompok pemberontak seperti Arakan Army, meskipun menjanjikan pemerintahan inklusif, juga menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan membatasi ruang gerak warga Rohingya di wilayah yang mereka kuasai, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan bergerak dan hak ekonomi dasar. 

Akibatnya, harapan akan koridor kemanusiaan yang dapat memfasilitasi kepulangan atau bantuan langsung kini masih jauh dari terkabul. Warga Rohingya dan komunitas internasional terus menantikan solusi yang lebih praktis, tetapi repatriasi tetap tunduk pada perubahan situasi politik dan keamanan di Myanmar yang sangat kompleks.

Dengan demikian, meskipun istilah “Rohingya Corridor” pernah digunakan dalam wacana, itu lebih menjadi gagasan atau proposal daripada kenyataan yang terwujud, dan harapan akan solusi permanen bagi pengungsi Rohingya masih sangat bergantung pada perkembangan situasi di lapangan serta diplomasi internasional.

Baca selanjutnya