Warga Rohingya Masih Menjadi Objek Pemerasan oleh Militer Myanmar

Nelayan Muslim Rohingya kembali menjadi korban kekerasan dan pemerasan oleh angkatan laut Myanmar di perairan negara bagian Arakan. Insiden ini menunjukkan bahwa junta militer Myanmar masih menjadikan komunitas Rohingya sebagai objek pemerasan dan intimidasi, meskipun tekanan internasional terus meningkat.

Menurut laporan lokal yang diperoleh dari Arakan News Agency (ANA), pasukan laut militer Myanmar dalam beberapa pekan terakhir intens melakukan pengawasan di sepanjang garis pantai Arakan dengan alasan menjaga keamanan. Namun dalam praktiknya, operasi ini kerap berubah menjadi aksi pemerasan terhadap nelayan Rohingya.

Nelayan yang berusaha mencari nafkah di laut dihentikan dan diperiksa secara paksa. Kapal-kapal mereka disita tanpa alasan yang jelas, dan barang-barang milik mereka diambil sebagai bentuk pemerasan. Ribuan keluarga yang bergantung pada hasil laut kini menghadapi krisis ekonomi yang semakin parah.

Dalam beberapa situasi yang memprihatinkan, angkatan laut Myanmar tidak hanya menghentikan kapal nelayan, tetapi juga melepaskan tembakan ke arah laut. Tindakan ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi komunitas pesisir yang selama ini hidup dalam kondisi rentan.

Salah satu insiden serius terjadi pada 22 Desember lalu, ketika sebanyak 28 nelayan Muslim Rohingya ditangkap oleh pasukan militer tidak jauh dari Pulau Pannantha di Kecamatan Pauk Taw Township. Dalam peristiwa ini, tiga kapal mereka dirampas oleh pihak militer.

Insiden lain terjadi pada 18 Januari ketika angkatan laut Myanmar menangkap enam nelayan dari Desa Jet Taw di Kecamatan Thandwe. Dalam serangan ini, empat perahu nelayan turut disita, memperparah krisis mata pencaharian warga yang sudah terpinggirkan.

Penduduk setempat juga melaporkan bahwa kehadiran kapal perang yang bersandar di tepi pantai tidak hanya mengintimidasi nelayan, tetapi juga menimbulkan rasa takut di antara warga yang tinggal di pemukiman pesisir. Tembakan senjata berat yang dilepaskan ke arah pemukiman membuat banyak keluarga memilih meninggalkan rumah mereka.

Pengungsian internal terjadi ketika warga tidak lagi merasa aman tinggal di sepanjang pesisir. Mereka memilih mencari perlindungan di tempat yang lebih jauh dari ancaman militer, meskipun pilihan itu sering kali berarti meninggalkan lahan mata pencaharian yang selama ini menopang hidup mereka.

Kondisi ini memperburuk situasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat Rohingya yang sudah lama hidup dalam tekanan. Banyak keluarga nelayan kini kehilangan sumber penghasilan utama mereka, dan dampak pemerasan serta penangkapan ini terasa hingga ke kehidupan keluarga mereka sehari-hari.

Banyak warga yang menjadi korban tindakan militer mengalami luka-luka, baik secara fisik maupun psikologis. Trauma akibat tembakan dan tindakan represif yang terus berulang membuat rasa aman menjadi sesuatu yang jauh dari genggaman mereka.

Selain hilangnya mata pencaharian, keluarga-keluarga Rohingya juga menghadapi kehilangan nyawa anggota keluarga akibat tembakan dan kekerasan yang dilakukan di perairan. Ini menambah daftar panjang penderitaan yang dialami komunitas Rohingya selama bertahun-tahun.

Laporan warga menegaskan bahwa kekerasan dan pemerasan yang dilakukan angkatan laut Myanmar bukanlah tindakan yang terjadi sesekali, melainkan bagian dari pola intimidasi sistematis terhadap komunitas kecil ini.

Pengamat HAM internasional menyatakan bahwa tindakan semacam ini mencerminkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap Rohingya. Praktik pemerasan dan penggunaan kekuatan oleh pasukan laut dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Selama ini, komunitas Rohingya telah mengalami pengusiran, pembakaran kamp, dan kekerasan yang memaksa ratusan ribu melarikan diri ke Bangladesh. Kejadian terbaru ini menunjukkan bahwa bahkan mereka yang tetap di Myanmar atau di pesisir Arakan masih menghadapi ancaman kemanusiaan yang berkelanjutan.

Para aktivis kemanusiaan menyerukan adanya pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap aktivitas militer Myanmar di kawasan pesisir. Mereka meminta PBB dan negara-negara sahabat untuk meningkatkan tekanan diplomatik agar tindakan represif ini dihentikan segera.

Bangladesh, yang menampung lebih dari sejuta pengungsi Rohingya, juga terus menekan Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan membuka akses bagi repatriasi yang aman dan bermartabat. Namun respons dari junta militer Myanmar sejauh ini tetap keras dan agresif.

Beberapa organisasi internasional mencatat bahwa militer Myanmar sering menggunakan alasan “keamanan” untuk membenarkan tindakan mereka, padahal banyak bukti menunjukkan bahwa kekerasan itu bersifat diskriminatif terhadap etnis tertentu, terutama Rohingya.

Sindikat perdagangan ikan di kawasan pesisir juga mengeluhkan bahwa tindakan pemerasan ini merusak rantai pasok lokal. Nelayan yang takut melaut menyebabkan pasokan ikan dan hasil laut lainnya menurun drastis, yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar lokal.

Pekan lalu, perwakilan komunitas Rohingya menyerukan bantuan dari organisasi internasional untuk melindungi hak-hak nelayan dan keluarga mereka. Mereka meminta perlindungan hukum yang lebih kuat serta akses bantuan kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh kekerasan militer.

Kini, konflik di perairan Rakhine menjadi babak lain dari penderitaan panjang komunitas Rohingya. Dari darat hingga laut, tekanan dan ancaman kekerasan terus membayangi kehidupan mereka.

Ketidakpastian masa depan menguat bagi masyarakat Rohingya di Arakan. Mereka tidak hanya hidup dalam ketakutan pengusiran atau kekerasan darat, tetapi juga dalam ancaman di laut tempat mereka mencari nafkah setiap hari.

Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa meskipun dunia terus memantau tragedi Rohingya, ancaman kemanusiaan terhadap mereka masih jauh dari selesai. — dengan tekanan sistematis baik di darat maupun di laut, Rohingya tetap berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan dukungan serta perlindungan internasional yang nyata.

Baca selanjutnya