Kontroversi Penangkapan Ulama di Kurdistan Irak karena tak Dukung PKK/SDF

Kota Sulaymaniyah di wilayah otonomi Kurdistan Irak tengah menjadi sorotan setelah beberapa tokoh agama — ulama dan penceramah — dilaporkan ditangkap oleh aparat keamanan lokal atas komentar mereka yang tak mendukung kelompok teroris PKK yang menjadi inti pasukan SDF di Suriah utara

Kejadian ini mulai mendapat perhatian luas pada pertengahan Januari 2026, ketika seorang penceramah dari Masjid Bakhtawari di Sulaymaniyah ditangkap oleh unit keamanan regional atas pidatonya yang dianggap tak mendukung pejuang Kurdi di Rojava, wilayah yang kini menjadi arena konflik antara SDF dan pasukan pemerintah Suriah.

Menurut laporan lokal, penceramah yang bernama Haval Faris Mawloud itu mengkritik sikap anti-Islam Pasukan Demokratik Suriah (SDF) melalui PKK yang sering membuat propaganda menghina Islam dan menolak dukungan moral atau politik bagi mereka dalam khutbah Jumatnya, yang kemudian dilaporkan jemaah.

Selain kasus penceramah di Bakhtawari, sumber-sumber independen yang bersirkulasi di media sosial dan laporan komunitas lokal menyebut ada beberapa ulama lain yang juga ditangkap dalam periode yang sama. Laporan awal menyebutkan tiga hingga empat nama, sebagian masih tertunda konfirmasinya oleh media besar.

Penangkapan ulama‑ulama ini terjadi di tengah suasana ketegangan yang meningkat di kalangan masyarakat Kurdi, di mana konflik di Suriah utara dan peran SDF sering menjadi topik yang sensitif. Banyak warga di Sulaymaniyah secara tradisional memberikan dukungan kepada gerakan Kurdi di luar negeri, termasuk PKK di Rojava, yang aslinya berasal dari Turkiye.

Reaksi masyarakat terhadap komentar ulama yang ditangkap juga beragam. Ada warga yang mengecam pernyataan yang dianggap tidak mendukung pejuang Kurdi, sementara yang lain mempertanyakan tindakan aparat keamanan dalam membatasi ekspresi agama dan opini.

Media Channel 8, outlet berita lokal dari Kurdistan, melaporkan bahwa aparat keamanan setempat bertindak setelah terjadi ketegangan di masjid ketika beberapa jamaah pendukung PKK menolak pidato ulama tersebut dan mengusirnya dari mimbar sebelum penangkapannya.

Istilah yang dipakai dalam beberapa laporan media internasional dan regional untuk menggambarkan tindakan tersebut adalah upaya “menghentikan ujaran yang dipandang provokatif” demi menjaga keamanan dan stabilitas, meskipun kritik soal kebijakan luar negeri sering dipandang sebagai wilayah debat politik yang sah di banyak negara.

Pihak berwenang Kurdistan (termasuk lembaga keamanan regional seperti Asayish) belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan secara rinci alasan hukum dibalik penangkapan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan soal transparansi dan kebebasan berpendapat.

Sejumlah pengamat regional menilai bahwa penangkapan ulama ini berkaitan dengan sensitivitas politik terhadap konflik di Suriah utara, di mana SDF dipandang oleh sebagian warga Kurdi sebagai simbol perjuangan mereka. Ada kekhawatiran bahwa kritik terhadap SDF bisa dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas sosial atau solidaritas nasional Kurdistan apalagi pihak SDF diduga menjual murah jarahan minyak Suriah melalui jalur gelap yang dikuasai para pengepul yang juga merupakan para keluarga penguasa di Kurdistan.

Banyak warga Kurdistan yang menentang penangkapan tersebut menilai tindakan aparat cenderung represif dan dapat mencederai kebebasan berbicara bahkan dalam konteks kritik teologis terhadap organisasi bersenjata atau kelompok politik yang jelas menghina Islam pada platform media digital di luar konteks konflik Suriah.

Fenomena ini muncul di tengah dinamika politik yang lebih luas di wilayah Kurdistan Irak, di mana elite politik dan hubungan antar partai serta militer pernah menimbulkan ketegangan internal yang kadang berujung pada bentrokan dan penahanan tokoh oposisi.

Beberapa publikasi komunitas dan laporan media sosial juga menunjukkan bahwa warga Sulaymaniyah aktif menyatakan dukungan bagi Rojava dan pejuang Kurdi di Suriah utara, bahkan menggelar demonstrasi solidaritas yang turut diikuti seniman, aktivis, dan tokoh budaya setempat.

Demonstrasi‑demonstrasi ini mencerminkan ikatan budaya dan emosional yang kuat antara Kurdi di Irak dengan sesama Kurdi yang terlibat konflik di Suriah, sehingga kritik terhadap SDF atau kelakuan mereka sering menjadi isu yang sangat sensitif secara lokal.

Kasus ulama yang ditangkap karena komentar sosial semacam ini menimbulkan diskusi lebih luas mengenai batas kebebasan berpendapat di wilayah otonomi, terutama ketika menyangkut konflik di luar negeri tetapi berpengaruh besar pada sentimen domestik.

Para pengamat hak asasi manusia menyatakan bahwa meskipun stabilitas politik penting, tindakan terhadap ulama atau tokoh agama atas dasar kritik bisa berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan kebijakan pemerintah regional.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Talabani atau Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) yang menyangkal atau mengonfirmasi rincian penangkapan tersebut, sehingga informasi yang beredar masih bergantung pada laporan media lokal dan komunitas online.

Beberapa kasus yang tersebar di media sosial bahkan menyebut nama ulama lain selain Mawloud, tetapi belum terverifikasi secara independen oleh media internasional yang kredibel, sehingga jumlah pasti orang yang ditangkap masih diperdebatkan.

Isu ini semakin rumit karena kaitannya dengan konflik di Suriah, di mana SDF kini menjadi salah satu aktor utama di timur laut dan terlibat negosiasi politik dengan pemerintah Suriah dalam beberapa pekan terakhir.

Pada akhirnya, perkembangan ini mencerminkan kompleksitas politik di wilayah otonomi Kurdistan dan bagaimana konflik eksternal, seperti perang di Suriah, dapat memengaruhi dinamika sosial, hukum, dan agama di negara tetangga seperti Irak bagian utara.

Kasus penahanan ulama ini tetap dipantau oleh aktivis hak asasi dan media lokal yang berharap agar kebebasan berpendapat serta dialog publik tetap dihormati sembari menjaga keamanan dan ketertiban sosial di masa yang penuh tantangan ini.

Baca selanjutnya