Perkara dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit Prabowo atau LSP membuka kembali perdebatan mengenai jaringan kekuasaan di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan kepolisian, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang siapa yang mempunyai pengaruh di balik institusi negara, bagaimana jaringan elite mempertahankan kepentingannya, dan apakah konflik politik saat ini merupakan kelanjutan dari persaingan lama yang belum selesai.
Dalam perdebatan tersebut, muncul kembali nama George Junus Aditjondro, peneliti dan penulis yang pernah mengangkat dugaan keberadaan jaringan Katolik dalam politik Orde Baru. Salah satu tulisannya membahas hubungan Pater Josephus Beek, Ali Moertopo, L.B. Moerdani, dan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Aditjondro juga menggunakan istilah Black Pope ketika mengutip kecurigaan sejumlah pastor terhadap jaringan Pater Beek.
Istilah Black Pope sendiri mempunyai sejarah tersendiri. Sebutan tersebut secara populer merujuk kepada Superior Jenderal Serikat Yesus atau Jesuit, bukan nama resmi organisasi intelijen. Dalam tulisan Aditjondro, istilah itu muncul dalam konteks cerita dan dugaan mengenai pengaruh jaringan Jesuit dalam politik Indonesia. Karena itu, tuduhan bahwa Pater Beek merupakan agen intelijen atau bagian dari operasi internasional belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti.
Meskipun demikian, mengabaikan seluruh pembahasan Aditjondro juga tidak tepat. Penelitian akademik mengenai sejarah politik Indonesia memang mencatat adanya jaringan kader Katolik yang memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh penting Orde Baru. Nama Harry Tjan Silalahi dan Jusuf Wanandi, misalnya, muncul dalam pembahasan mengenai kaderisasi Pater Beek dan perkembangan jaringan politik yang kemudian berhubungan dengan Ali Moertopo.
Harry Tjan dan Jusuf Wanandi kemudian mendirikan CSIS pada 1971. Lembaga tersebut berkembang menjadi salah satu pusat pemikiran yang mempunyai akses kepada pengambil keputusan pada masa pemerintahan Soeharto. Hubungannya dengan Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani memperlihatkan bahwa CSIS bukan sekadar lembaga akademis yang berdiri terpisah dari kekuasaan, melainkan juga bagian dari ekosistem pemikiran dan kebijakan politik Orde Baru.
Jaringan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai kelompok agama yang menguasai negara. Golkar pada masa Orde Baru merupakan wadah besar yang melibatkan militer, birokrasi, teknokrat, pengusaha, dan berbagai kelompok masyarakat. Namun, keberadaan tokoh-tokoh Katolik dalam posisi strategis menunjukkan bahwa jaringan kader, pendidikan, hubungan personal, dan kedekatan dengan penguasa dapat menjadi modal politik yang sangat kuat.
Pengaruh keluarga Wanandi juga memperlihatkan pertemuan antara dunia politik dan ekonomi. Jusuf Wanandi dikenal melalui CSIS, hubungan internasional, dan lingkungan kebijakan, sedangkan adiknya, Sofjan Wanandi, dikenal melalui jaringan bisnis. Keduanya memiliki sejarah hubungan dengan elite pemerintahan, tetapi peran masing-masing tidak selalu sama. Karena itu, keluarga Wanandi layak menjadi objek penelitian sejarah elite, bukan otomatis dianggap sebagai satu kelompok yang mengendalikan politik nasional.
Perjalanan CSIS sendiri menunjukkan bahwa hubungan antara lembaga pemikir dan kekuasaan dapat berubah. Pada 1987, hubungan Jusuf Wanandi dengan Soeharto memburuk setelah muncul persoalan mengenai regenerasi kepemimpinan. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa jaringan yang dahulu dekat dengan penguasa tidak selalu berada dalam posisi yang sama sepanjang waktu. Pengaruh politik bisa berubah mengikuti pergantian kepemimpinan dan kepentingan.
Ketika Ahok menghadapi perkara dugaan penistaan agama pada 2016–2017, sejumlah tokoh yang berafiliasi dengan lingkungan CSIS tampil menyuarakan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan kebebasan sipil. Pengamat politik J. Kristiadi, misalnya, mengingatkan bahwa perkara Ahok harus diproses berdasarkan hukum, bukan tekanan massa. Sikap tersebut memperlihatkan tradisi pemikiran sebagian kalangan CSIS yang menekankan pluralisme dan kepastian hukum.
Namun, posisi tersebut tidak membuktikan bahwa CSIS secara kelembagaan menjadi tim pembela Ahok. Demikian pula, dukungan terhadap prinsip pluralisme tidak otomatis menunjukkan adanya operasi politik terorganisasi. Justru di sinilah pentingnya membedakan orientasi ideologis, hubungan kelembagaan, dan tindakan politik yang benar-benar dapat dibuktikan.
Kini, ketika perkara dugaan penyadapan menyeret LSP, sejarah jaringan elite tersebut kembali menjadi bahan perbincangan. Jika benar terdapat penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha tanpa prosedur yang sah, persoalannya jauh lebih besar daripada pelanggaran teknis kepolisian. Peristiwa tersebut menyentuh pertanyaan mendasar tentang siapa yang mengendalikan perangkat negara dan untuk kepentingan siapa kewenangan itu digunakan.
Pemaparan Kapolri Suyudi Ario Seto kepada Komisi III DPR pada November 2026 menambah dimensi serius dalam perkara ini. Menurut keterangan yang disampaikan dalam forum tersebut, perintah penyadapan diduga berasal dari LSP, diteruskan melalui sejumlah pejabat, dan dilakukan tanpa prosedur permohonan yang semestinya. Keterangan penyidik tersebut masih harus diuji melalui proses hukum, tetapi sudah cukup untuk menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.
Di tengah persoalan tersebut, sikap Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, juga menjadi perhatian. Sugeng meminta agar hak-hak hukum LSP dihormati, hasil penyadapan dibuka untuk diuji, dan perkara diproses melalui mekanisme peradilan yang tepat. Sikap itu dapat terlihat seperti pembelaan terhadap LSP, tetapi secara prinsip pembelaan terhadap hak tersangka tidak sama dengan pembenaran atas dugaan tindak pidana.
Bahkan, Sugeng juga menyatakan dukungan terhadap penyidikan yang dilakukan kepolisian. Ia menolak gagasan membawa LSP ke pengadilan militer dengan alasan anggota Polri tunduk pada peradilan umum. Dengan demikian, sikap IPW perlu dinilai dari konsistensi pengawasannya terhadap institusi kepolisian, bukan semata-mata dari pernyataan yang dianggap menguntungkan seorang tersangka.
Pertanyaan yang lebih tajam adalah apakah Sugeng akan sama kerasnya menuntut transparansi apabila penyidikan mengarah kepada pejabat lain, penerima hasil penyadapan, atau pihak yang diduga memanfaatkan informasi tersebut. Jika IPW hanya menekankan hak prosedural LSP tetapi tidak mendorong pengungkapan seluruh rantai tanggung jawab, kritik terhadap sikapnya menjadi relevan. Sebaliknya, jika IPW juga menuntut keterbukaan terhadap semua pihak, sikap tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat sipil.
Apakah sikap Sugeng mempunyai hubungan dengan jaringan Katolik yang dahulu dibicarakan Aditjondro? Sampai sekarang belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan demikian. Tidak tersedia bukti publik yang menunjukkan bahwa Sugeng berkoordinasi dengan Jusuf Wanandi, CSIS, jaringan Pater Beek, atau kelompok yang disebut Black Pope dalam perkara LSP. Menghubungkan sikap hukum Sugeng dengan identitas agama atau dugaan jaringan rahasia tanpa bukti justru dapat mengaburkan persoalan utama.
Meski demikian, sejarah jaringan politik Indonesia mengajarkan bahwa pengaruh tidak selalu bekerja melalui organisasi resmi. Hubungan personal, lembaga pemikir, organisasi pengusaha, media, alumni pendidikan, dan jaringan pejabat dapat membentuk lingkungan pengaruh yang bertahan melampaui pergantian pemerintahan. Karena itu, penelitian mengenai jaringan elite lama tetap relevan, selama tidak mencampuradukkan kedekatan sosial dengan bukti koordinasi politik.
Istilah Geng Solo dan Parcok dalam perdebatan sekarang juga harus ditempatkan dalam kerangka yang sama. Keduanya merupakan istilah politik yang digunakan untuk menggambarkan dugaan jaringan pengaruh di sekitar kekuasaan, bukan nama organisasi resmi yang struktur komandonya telah terbukti. Jika perkara penyadapan ternyata berkaitan dengan persaingan antara jaringan lama dan pemerintahan baru, pembuktiannya harus ditemukan melalui komunikasi, aliran informasi, hubungan kepentingan, dan tindakan nyata para aktor.
Dalam situasi seperti ini, keberadaan Jusuf Wanandi di lingkungan penasihat Presiden Prabowo menjadi menarik untuk diamati. Ia merupakan tokoh yang mempunyai pengalaman panjang dalam dunia pemikiran kebijakan dan politik Indonesia. Namun, posisinya di Wantimpres tidak membuktikan keterlibatannya dalam penanganan perkara LSP ataupun persaingan antara kelompok yang disebut Geng Solo dan Parcok. Yang perlu ditelusuri adalah apakah terdapat hubungan konkret antara jaringan kebijakan lama dan keputusan politik pemerintahan sekarang.
Pada akhirnya, perkara penyadapan seharusnya menjadi momentum untuk membongkar seluruh kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, bukan sekadar mengganti satu kelompok dengan kelompok lain. Jika ada jaringan yang menggunakan institusi negara untuk kepentingan politik, siapa pun pelakunya harus diperiksa. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan kedekatan agama, keluarga, partai, organisasi, ataupun hubungan bisnis. Demikian pula, tidak boleh ada kriminalisasi hanya karena seseorang dianggap berasal dari kelompok politik tertentu.
Persoalan terbesar Indonesia bukan apakah elite politik berasal dari jaringan Katolik, Islam, militer, pengusaha, atau kelompok daerah tertentu. Persoalan sebenarnya adalah apakah jaringan tersebut tunduk kepada hukum atau justru menggunakan negara untuk mempertahankan pengaruhnya. Sejarah CSIS, Golkar, Pater Beek, keluarga Wanandi, dan perkembangan perkara LSP dapat menjadi bahan untuk memahami panjangnya hubungan antara kekuasaan dan jaringan elite. Namun, kesimpulan akhirnya harus ditentukan oleh bukti, bukan prasangka.

No comments:
Post a Comment