Menakar Krisis Geopolitik di Perbatasan Suriah dan Yordania - Tanah Sari

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 29, 2026

Menakar Krisis Geopolitik di Perbatasan Suriah dan Yordania

Perubahan peta kekuasaan di Suriah setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 membuka babak baru persaingan geopolitik di Timur Tengah. Berakhirnya kekuasaan Assad tidak serta-merta menghadirkan stabilitas, melainkan menciptakan tantangan baru bagi pemerintahan transisi Suriah, negara-negara tetangga, serta kekuatan regional yang berupaya memperluas pengaruhnya. Bagi Kerajaan Yordania, perubahan tersebut membawa peluang ekonomi dan diplomatik sekaligus risiko keamanan, terutama di sepanjang perbatasan utara yang berbatasan dengan Suriah Selatan.

Selama lebih dari satu dekade, perang Suriah menempatkan Yordania pada posisi strategis dalam kebijakan Timur Tengah. Amman menjadi mitra penting Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara Teluk dalam menangani pengungsi, memerangi kelompok bersenjata, serta mengendalikan penyelundupan narkotika dan senjata. Posisi geografis Yordania juga menjadikannya penghubung antara kawasan Teluk, Suriah, dan jalur perdagangan menuju Turki. Namun, penting untuk membedakan manfaat diplomatik yang diperoleh Yordania dari krisis tersebut dengan anggapan bahwa pemerintahannya sengaja mempertahankan konflik demi mendapatkan bantuan luar negeri. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya kebijakan semacam itu tanpa bukti konkret.

Salah satu persoalan yang berpotensi berubah adalah dukungan keuangan internasional untuk menangani pengungsi Suriah. Selama bertahun-tahun, Yordania menanggung tekanan terhadap infrastruktur air bersih, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja akibat kehadiran pengungsi. Bantuan donor membantu meringankan beban tersebut, tetapi tidak seluruh bantuan internasional merupakan kompensasi langsung kepada pemerintah Yordania. Sebagian disalurkan melalui badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi kemanusiaan, dan program yang menyasar pengungsi serta masyarakat lokal. Karena itu, perubahan jumlah pengungsi tidak otomatis berarti hilangnya bantuan dalam proporsi yang sama.

Perkembangan setelah jatuhnya Assad bahkan memperlihatkan bahwa persoalan pendanaan kemanusiaan tidak sesederhana perpindahan prioritas dari Yordania ke Suriah. Menurut laporan UNHCR, hingga akhir 2025 lebih dari 177.000 pengungsi Suriah yang terdaftar di Yordania telah kembali ke Suriah sejak Desember 2024. Namun, kebutuhan pengungsi yang masih bertahan di Yordania tetap besar, sementara pendanaan kemanusiaan menghadapi kekurangan serius. Dengan demikian, tantangan Amman bukan hanya kemungkinan berkurangnya bantuan akibat perubahan situasi politik, tetapi juga memastikan agar proses pemulangan berlangsung sukarela, aman, dan berkelanjutan tanpa menambah tekanan sosial-ekonomi di dalam negeri.

Dimensi keamanan menjadi persoalan yang lebih langsung. Provinsi Daraa, yang berbatasan dengan Yordania, selama bertahun-tahun menjadi salah satu wilayah yang terpengaruh jaringan penyelundupan narkotika, termasuk Captagon, sejenis stimulan sintetis yang perdagangannya berkembang pesat selama perang Suriah. Jaringan tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada satu kelompok atau satu pemerintahan. Keberadaan aktor bersenjata lokal, jaringan kriminal, korupsi, serta lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah memungkinkan kegiatan ilegal tetap berjalan meskipun struktur kekuasaan di Damaskus telah berubah.

Tumbangnya rezim Assad memang mengubah lingkungan politik yang sebelumnya memungkinkan berkembangnya industri Captagon berskala besar. Namun, perubahan pemerintahan tidak otomatis membongkar seluruh jaringan penyelundupan. Pada April 2026, otoritas Yordania dan Suriah mengumumkan operasi bersama yang menggagalkan penyelundupan sekitar 5,5 juta pil Captagon di perlintasan Jaber. Kasus tersebut menunjukkan dua hal penting: jaringan kriminal masih mampu beroperasi setelah pergantian rezim, tetapi kerja sama antara pemerintah baru Suriah dan Yordania juga mulai menghasilkan langkah konkret untuk menghadapinya.

Situasi serupa terlihat di As-Suwayda, provinsi yang didominasi masyarakat Druze dan memiliki dinamika politik serta keamanan tersendiri. Wilayah ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan Daraa. Jika Daraa memiliki sejarah panjang pemberontakan, persaingan kelompok bersenjata, dan jaringan kriminal lintas perbatasan, As-Suwayda juga diwarnai oleh kekuatan lokal Druze, ketegangan dengan otoritas pusat, serta perdebatan mengenai tingkat otonomi dan perlindungan komunitas. Perselisihan mengenai siapa yang berhak mengendalikan keamanan daerah tersebut berpotensi mempersulit upaya pemerintah transisi membangun otoritas nasional yang efektif.

Bagi Yordania, ketidakstabilan di kedua provinsi tersebut merupakan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Perbatasan yang panjang dan medan yang memungkinkan penyelundupan membuat pengawasan memerlukan sumber daya militer, intelijen, dan teknologi yang besar. Amman juga harus memperhitungkan kemungkinan infiltrasi kelompok ekstremis, perpindahan senjata, dan munculnya jaringan kriminal baru. Kebangkitan kembali kelompok yang berafiliasi dengan ISIS menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan, meskipun keberadaan jaringan semacam itu tidak berarti seluruh Suriah Selatan berada di bawah kendali organisasi tersebut.

Di sinilah perubahan geopolitik Suriah berhubungan dengan kepentingan Israel. Setelah pemerintahan Assad runtuh, pasukan Israel bergerak melampaui garis pemisah yang ditetapkan dalam perjanjian disengagement 1974 di sekitar Dataran Tinggi Golan. Israel mendirikan posisi militer di sejumlah wilayah, terutama di Quneitra dan kawasan yang berdekatan dengan Daraa, serta melancarkan operasi udara dan darat. Pemerintah Israel menyatakan langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mencegah ancaman terhadap wilayahnya. Namun, perluasan kehadiran militer di wilayah Suriah menimbulkan persoalan kedaulatan dan kekhawatiran bahwa pengerahan yang semula disebut bersifat defensif dapat berubah menjadi penguasaan wilayah yang berkepanjangan.

Pada 2025 dan 2026, aktivitas militer Israel di Suriah Selatan terus menjadi salah satu faktor utama yang membentuk lingkungan keamanan kawasan. Laporan Badan Suaka Uni Eropa pada Juli 2026 mencatat keberadaan posisi militer Israel di sekitar zona pemisah serta operasi di sejumlah bagian Quneitra dan Daraa. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kekosongan kekuasaan setelah jatuhnya Assad tidak hanya menjadi persoalan internal Suriah, tetapi juga membuka ruang bagi kekuatan eksternal untuk membentuk keadaan di lapangan sesuai kepentingan masing-masing.

Dalam konteks tersebut, muncul dugaan bahwa pembentukan zona penyangga yang lebih luas di Suriah Selatan dapat memberi Israel pengaruh keamanan yang lebih besar terhadap wilayah perbatasan. Secara strategis, kawasan penyangga dapat digunakan untuk memperluas jarak antara pasukan lawan dan wilayah yang ingin dilindungi. Namun, gagasan bahwa Israel bermaksud menguasai Daraa dan As-Suwayda secara permanen, atau sengaja membentuk koridor teritorial yang menghubungkan kedua wilayah tersebut, harus diperlakukan sebagai hipotesis yang memerlukan bukti. Kehadiran militer Israel di beberapa kawasan memang terdokumentasi, tetapi hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana teritorial tertentu.

Penting pula membedakan Daraa, As-Suwayda, dan Quneitra dalam membaca kepentingan Israel. Quneitra berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan menjadi pusat utama aktivitas militer Israel setelah runtuhnya pemerintahan Assad. Daraa terletak lebih jauh ke timur dan selatan, berbatasan dengan Yordania, sehingga setiap perubahan keamanan di wilayah tersebut dapat berdampak langsung terhadap Amman. Sementara itu, As-Suwayda berada di sebelah timur Daraa dan memiliki karakter sosial-politik tersendiri. Ketiga provinsi ini saling berhubungan secara geografis, tetapi tidak membentuk satu kesatuan politik atau militer yang otomatis berada di bawah komando yang sama.

Kepentingan Israel terhadap masyarakat Druze juga menjadi bagian dari perhitungan regional. Israel menyatakan perhatian terhadap keselamatan komunitas Druze di Suriah, terutama ketika kekerasan antarkelompok meningkat. Pada Juli 2025, Israel melancarkan serangan udara yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat Druze di As-Suwayda. Akan tetapi, perlindungan terhadap komunitas minoritas, kepentingan keamanan perbatasan, dan upaya memperluas pengaruh strategis merupakan hal-hal berbeda yang harus dianalisis secara terpisah. Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh tindakan Israel semata-mata didorong oleh kepentingan kemanusiaan, tetapi juga tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa setiap tindakan tersebut pasti merupakan bagian dari satu rencana pemisahan wilayah Suriah.

Bagi Yordania, meningkatnya kehadiran militer Israel di Suriah Selatan menghadirkan dilema yang serius. Di satu sisi, Yordania berkepentingan agar tidak ada kelompok bersenjata atau jaringan penyelundup yang bebas beroperasi di dekat perbatasannya. Setiap pihak yang mampu mencegah pergerakan senjata dan narkotika mungkin secara teoritis memberikan manfaat keamanan jangka pendek. Namun, tidak ada jaminan bahwa penguatan militer Israel di wilayah Suriah akan menghasilkan keamanan yang lebih baik bagi Yordania. Operasi lintas batas, bentrokan dengan penduduk lokal, dan ketidakpastian mengenai batas kendali militer justru dapat menciptakan ketegangan baru yang memengaruhi stabilitas kawasan.

Dilema tersebut semakin rumit karena hubungan Yordania dengan Israel tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan keamanan. Kedua negara memiliki perjanjian damai sejak 1994 dan sejumlah kepentingan praktis yang berkaitan dengan perbatasan serta stabilitas regional. Namun, dukungan luas masyarakat Yordania terhadap perjuangan Palestina dan penolakan terhadap pendudukan Israel membatasi ruang gerak politik pemerintah. Jika Amman dinilai menerima perluasan kehadiran militer Israel di wilayah Suriah, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kritik publik dan memperlemah legitimasi pemerintah. Karena itu, kepentingan Yordania bukan sekadar mengurangi ancaman di perbatasan, melainkan juga mencegah terciptanya preseden yang mengancam kedaulatan negara-negara Arab.

Meski demikian, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Yordania telah menyetujui pembentukan zona penyangga Israel di Daraa atau As-Suwayda. Posisi yang lebih masuk akal bagi Amman adalah mendukung pengamanan perbatasan melalui koordinasi dengan pemerintah Suriah, kerja sama intelijen, pengawasan perlintasan, dan mekanisme diplomatik yang melibatkan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini memungkinkan Yordania menangani ancaman nyata tanpa harus bergantung pada perluasan kendali militer negara lain di wilayah Suriah.

Selain Israel, hubungan Yordania dengan pemerintahan transisi Suriah juga menjadi faktor penentu. Kedua negara memiliki kepentingan bersama untuk mengendalikan penyelundupan, mencegah kebangkitan ISIS, dan memulihkan perdagangan lintas batas. Pada Januari 2025, pejabat kedua negara telah membahas pembentukan mekanisme keamanan bersama untuk menghadapi penyelundupan senjata dan narkotika serta ancaman kelompok ekstremis. Jika koordinasi ini terus diperkuat, Yordania dapat membantu membangun stabilitas perbatasan tanpa harus mengubah kawasan tersebut menjadi arena persaingan militer yang lebih luas.

Dari sudut pandang ekonomi, berakhirnya perang dan pemulihan hubungan dengan Suriah juga membuka peluang penting bagi Yordania. Jalur perdagangan darat yang melewati Suriah dapat menghubungkan kembali produsen Yordania dengan pasar Suriah, Turki, dan kawasan yang lebih luas. Pemulihan jalur transportasi, perdagangan pertanian, logistik, energi, dan kegiatan lintas batas dapat memperkuat perekonomian Yordania. Namun, manfaat tersebut bergantung pada keamanan yang berkelanjutan, pemulihan infrastruktur Suriah, kepastian regulasi, serta kemampuan kedua pemerintah mengendalikan korupsi dan aktivitas kriminal.

Pada saat yang sama, pemulangan pengungsi dapat mengurangi sebagian tekanan terhadap layanan publik Yordania. Akan tetapi, proses tersebut tidak boleh dijadikan sekadar instrumen untuk mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperoleh manfaat politik. Rumah yang hancur, minimnya pekerjaan, keterbatasan layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketidakpastian keamanan masih menjadi hambatan bagi banyak keluarga yang ingin kembali. Pemulangan yang berlangsung terlalu cepat tanpa jaminan keselamatan dan kelayakan hidup berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan baru. Karena itu, dukungan internasional tetap diperlukan bagi pengungsi yang bertahan di Yordania maupun masyarakat yang sedang membangun kembali kehidupan di Suriah.

Pada akhirnya, krisis di perbatasan Suriah dan Yordania tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hilangnya rezim Assad atau kemungkinan perubahan aliran bantuan internasional. Persoalan utamanya adalah siapa yang akan mengisi ruang kekuasaan yang terbuka, bagaimana pemerintah transisi Suriah membangun kembali otoritasnya, sejauh mana Israel mempertahankan kehadiran militernya, dan apakah jaringan kriminal serta kelompok ekstremis dapat dikendalikan. Semua faktor tersebut saling memengaruhi dan menentukan apakah Suriah Selatan akan bergerak menuju stabilitas atau justru menjadi arena persaingan baru.

Bagi Yordania, strategi paling rasional adalah menjaga keseimbangan antara keamanan perbatasan, kerja sama dengan Damaskus, hubungan dengan mitra internasional, dan tuntutan politik domestik. Amman perlu memastikan bahwa ancaman penyelundupan dan ekstremisme ditangani melalui langkah konkret, bukan dijadikan pembenaran bagi perubahan teritorial yang tidak memiliki legitimasi. Stabilitas jangka panjang tidak dapat dibangun hanya dengan memperbanyak pos militer atau menciptakan zona penyangga, melainkan membutuhkan pemerintahan yang efektif, perlindungan bagi masyarakat lokal, kerja sama regional, serta penghormatan terhadap kedaulatan Suriah. Masa depan kawasan ini pada akhirnya akan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang menguasai wilayah, tetapi juga oleh kemampuan para aktor regional membangun tatanan keamanan yang tidak terus-menerus melahirkan konflik baru.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages