Intervensi Prancis, Suriah Tegas Jaga Kedaulatan

 

Debu sejarah pertempuran Maysalun 1920 masih membekas, ketika Jenderal Henri Gouraud menodai Masjid Umayyah dengan langkah arogan, menandai kemenangan kolonial dengan cara paling provokatif.

Konon, langkahnya tak berhenti di situ: Gouraud menyambangi makam Salahuddin Al-Ayyubi dan berkata lantang, “Kami kembali, ya Salahuddin,” seolah menuntut balas dendam sejarah.

Lebih dari satu abad kemudian, sejarah kembali terseret ke medan diplomasi simbolik ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menginjak Damaskus pada 5 Februari 2026.

Kedatangannya dikawal pernyataan resmi, mengklaim ingin “memastikan perjanjian Damaskus antara Suriah dan SDF dijalankan di lapangan.”

Kontrasnya mencolok: Gouraud menjejak dengan darah, Barrot menjejak dengan setelan diplomatik—simbol kekuatan digantikan dengan formalitas kosong.

Prancis yang dulu menandai wilayah dengan kekuatan militer kini hanyalah bayangan negara tua yang menutupi kemunduran lewat simbolisme dan klaim moral.

Kunjungan ini jelas mencerminkan keputusasaan Prancis mempertahankan relevansi, mencoba menambal kebanggaan yang remuk sejak kehilangan pengaruh di Afrika.

Suriah, sadar akan perbedaan antara Prancis imperialis dan Prancis kaku modern, berdiri tegak: kedaulatan bukan untuk dinegosiasikan secara simbolik.

Damaskus menegaskan: hak menjaga implementasi perjanjian hanya milik Suriah, bukan pengunjung asing yang mengklaim legitimasi sejarah.

Pernyataan Barrot, meski terdengar meyakinkan, hanyalah upaya Prancis mempertahankan bayangan pengaruh di Timur Tengah tanpa kekuatan nyata di lapangan.

Suriah memahami maksud di balik kunjungan itu: Prancis mencoba membungkus nostalgia kolonial dengan jargon diplomatik modern.

Namun, langkah seperti ini tidak akan menaklukkan kedaulatan Damaskus, karena sejarah panjang konflik telah membentuk negara yang tahan intervensi asing.

Kontras antara Gouraud dan Barrot menyoroti paradoks: dulu kekuatan militer menjadi alat intimidasi, kini simbolisme sejarah menjadi alat klaim moral.

Kekuasaan Prancis kini tersisa pada kata-kata dan protokol, bukan pada kemampuan memaksa atau mengintervensi.

Suriah menekankan bahwa hubungan dengan SDF adalah urusan internal; pihak asing boleh mengamati, tetapi tidak berhak campur tangan.

Kunjungan Barrot sejatinya menjadi pengingat: sejarah kolonial selalu digunakan untuk klaim simbolik, meski realitas politik saat ini jauh berbeda.

Diplomasi Prancis saat ini mengandalkan narasi masa lalu, mencoba menutupi kekurangan kekuatan nyata dengan gaya dan formalitas.

Damaskus, dengan pengalaman pahit menghadapi intervensi asing, menegaskan bahwa kedaulatan adalah garis merah yang tidak bisa diganggu.

Pelajaran sejarah jelas: simbolisme arogan tanpa kekuatan nyata hanya memperlihatkan kelemahan, bukan wibawa.

Dengan tegas, Suriah menegaskan: masa lalu boleh diingat, tetapi kedaulatan hari ini tetap milik negara itu sendiri, jauh dari klaim tamu asing yang ingin menegaskan “pengaruh” lewat langkah diplomatik kosong. (sumber)

Baca selanjutnya