Kompleksitas Politik Rohingya di Myanmar

Situasi politik di negara bagian Rakhine, Myanmar, terus menjadi sorotan dunia internasional. Konflik bersenjata yang melibatkan berbagai kelompok etnis membuat kondisi keamanan Rohingya sangat rapuh. Banyak organisasi bersenjata muncul dengan tujuan berbeda-beda, mulai dari perlindungan komunitas hingga perjuangan politik.

RSO atau Rohingya Solidarity Organization adalah salah satu kelompok tertua yang dibentuk pada 1980-an. Kelompok ini sempat vakum, namun dalam beberapa tahun terakhir kembali aktif. RSO sering dipandang sebagai kelompok “moderat” karena mencoba menjalin komunikasi dengan Arakan Army (AA) untuk mengurangi risiko bagi warga Rohingya.

ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army menjadi pusat perhatian internasional setelah konflik 2017. Kejadian itu memicu eksodus besar-besaran warga Rohingya menuju Bangladesh. ARSA dianggap musuh oleh junta Myanmar dan kerap bersaing dengan RSO maupun kelompok kecil lain.

Kelompok kecil lain seperti ARA atau Arakan Rohingya Army dan RIM atau Rohingya Islami Mahaz muncul sebagai faksi sempalan atau geng bersenjata yang beroperasi di perbatasan. Mereka sering terlibat perebutan wilayah kekuasaan atau jalur penyelundupan, sehingga terjadi bentrokan internal di antara kelompok Rohingya.

Arakan Army (AA) bukanlah kelompok Rohingya, melainkan pemberontak etnis Rakhine mayoritas Buddha yang berperang melawan militer Myanmar, Tatmadaw. AA menguasai sebagian wilayah Rakhine dan posisinya terhadap Rohingya ambivalen. Mereka kadang menjanjikan inklusivitas, namun laporan pelanggaran HAM tetap muncul dari wilayah yang mereka kuasai.

Junta militer Myanmar juga tidak tinggal diam. Terdapat laporan bahwa militer telah membentuk milisi Rohingya pro-pemerintah untuk melawan kelompok oposisi seperti ARSA dan RSO. Langkah ini menambah lapisan kompleksitas konflik di Rakhine.

Tidak hanya junta, oposisi pemerintah sementara atau GNU/PDF juga membentuk struktur militer dengan pejabat dari kalangan Rohingya. Strategi ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan komunitas lokal dan memperluas jaringan perlawanan terhadap rezim militer.

Kehadiran berbagai milisi Rohingya di kedua sisi konflik menimbulkan dilema serius. Komunitas sipil berada di tengah persaingan yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga bersenjata. Setiap kesalahan langkah bisa membahayakan keselamatan warga.

Pengaruh kelompok bersenjata terhadap warga sipil sangat nyata. Perebutan kekuasaan, kontrol jalur penyelundupan, dan persaingan wilayah membuat distribusi bantuan kemanusiaan menjadi sulit. Warga Rohingya sering kehilangan akses makanan, obat-obatan, dan fasilitas dasar lainnya.

Sejarah panjang penganiayaan Rohingya menjadi faktor sensitif. Setiap keterlibatan dalam konflik dapat dijadikan alasan bagi militer Myanmar atau faksi lain untuk melakukan represi. Hal ini memperkuat risiko persepsi bahwa komunitas Rohingya “memihak” pihak tertentu.

RSO kadang mencoba berkomunikasi dengan AA demi keamanan, tetapi hubungan tetap penuh kecurigaan. Ketidakpercayaan antar kelompok membuat koordinasi kemanusiaan menjadi tantangan besar.

ARSA, dengan rekam jejaknya yang kontroversial, menghadapi tuduhan kriminalitas dan kekerasan internal di kamp pengungsi. Tuduhan ini mempersulit upaya mereka mendapatkan dukungan internasional secara penuh.

Kelompok-kelompok kecil seperti ARA dan RIM beroperasi lebih tersembunyi. Aktivitas mereka sering terkait dengan jalur perbatasan dan perdagangan ilegal, yang secara tidak langsung menempatkan warga sipil dalam risiko.

AA, meski bukan Rohingya, tetap menjadi faktor penentu di Rakhine. Kepemilikan wilayah oleh AA menentukan akses warga Rohingya terhadap tanah, sumber daya, dan keamanan. Pelanggaran HAM oleh AA menambah kompleksitas situasi.

Milisi pro-junta yang melibatkan Rohingya menghadirkan dilema moral. Dukungan mereka terhadap pemerintah militer dapat membuat komunitas Rohingya lain merasa terancam atau dikucilkan.

Begitu pula dengan Rohingya di struktur militer oposisi, keterlibatan mereka dapat menimbulkan risiko politis bagi komunitas secara keseluruhan. Dalam konflik Myanmar, kesetiaan individu sering dipandang mewakili seluruh kelompok etnis.

Persaingan antar kelompok bersenjata membuat pengungsi Rohingya selalu berada dalam posisi rentan. Kekerasan internal, kriminalitas, dan perebutan wilayah dapat membahayakan kehidupan sehari-hari mereka di kamp pengungsian maupun di Rakhine.

Sejarah penganiayaan Rohingya menuntut kehati-hatian ekstra. Komunitas Rohingya tidak boleh dipersekusi kembali hanya karena keterlibatan sebagian individu atau kelompok dalam konflik bersenjata.

Kondisi ini menuntut perhatian internasional yang lebih hati-hati. Organisasi kemanusiaan dan pengawas HAM harus memastikan bahwa perlindungan terhadap warga sipil tetap menjadi prioritas utama.

Kesimpulannya, konflik bersenjata di Rakhine sangat kompleks. Banyaknya kelompok bersenjata Rohingya, interaksi mereka dengan junta dan oposisi, serta risiko penganiayaan kembali membuat situasi menjadi sangat rapuh dan membutuhkan pendekatan kemanusiaan yang terkoordinasi.

Baca selanjutnya