Ada Apa di Balik Perpanjangan Gencatan Senjata Suriah?

Perpanjangan masa berlaku selama 15 hari dalam dinamika politik Suriah bukanlah keputusan administratif biasa. Di Damaskus, langkah semacam itu hampir selalu menjadi indikator bahwa terdapat negosiasi sensitif yang belum mencapai titik temu. Ketika keputusan strategis hanya diperpanjang dalam rentang waktu pendek, itu menandakan adanya tarik-menarik kepentingan di balik layar yang belum terselesaikan.

Sumber-sumber regional menilai perpanjangan singkat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Suriah tidak sepenuhnya memegang kendali atas tempo kebijakan di wilayah timur laut. Hasakah dan sekitarnya merupakan kawasan dengan tingkat intervensi asing tertinggi sejak awal konflik, sehingga setiap perubahan status quo hampir pasti memicu reaksi eksternal.

Tekanan paling signifikan dalam fase ini datang dari Amerika Serikat. Washington memiliki kepentingan langsung menjaga keberlangsungan struktur yang dibangun bersama SDF, baik dari sisi militer maupun ekonomi. Selama struktur tersebut bertahan, AS mempertahankan pengaruhnya atas ladang migas, jalur logistik regional, serta menahan ekspansi penuh pemerintah Suriah ke wilayah strategis Jazira.

Perpanjangan 15 hari memberi ruang bagi AS untuk mengirim sinyal politik tanpa eskalasi terbuka. Pesan utamanya adalah penolakan terhadap langkah sepihak Damaskus yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan. Dalam kerangka ini, penundaan menjadi alat tekanan yang efektif tanpa perlu pengerahan kekuatan militer secara langsung.

Di saat yang sama, Turki memainkan peran sebagai penekan tidak langsung. Ankara menentang legitimasi SDF, namun juga tidak menginginkan Damaskus mengambil alih wilayah tersebut secara cepat. Bagi Turki, perubahan drastis peta kontrol berisiko menciptakan preseden politik yang merugikan kepentingannya sendiri di Suriah utara.

Israel hadir sebagai faktor penguat tekanan, meski tidak terlibat langsung dalam isu SDF. Meski kelihatan tak bersuara, Tel Avib punya kepentingan di Suriah. Dalam konteks ini, Israel lebih banyak mendorong Washington untuk menjaga status quo.

Kombinasi tekanan tersebut membuat Damaskus memilih jalur penundaan ketimbang konfrontasi. Perpanjangan 15 hari menjadi kompromi sementara, yang memungkinkan pemerintah Suriah tetap tampil sebagai aktor rasional di mata internasional, sambil menghindari risiko eskalasi militer atau sanksi tambahan.

Langkah ini juga mencerminkan keterbatasan ruang gerak Suriah pasca-perang. Meski berhasil bertahan secara militer, negara itu masih terikat pada realitas geopolitik yang membuat keputusan strategis harus dikalkulasi secara eksternal. Setiap gerakan di Hasakah tidak lagi bersifat lokal, melainkan regional bahkan global.

Dengan demikian, perpanjangan 15 hari bukanlah tanda kelemahan teknis, melainkan cermin tekanan geopolitik yang sedang bekerja. Damaskus menunda bukan karena ketidaktahuan situasi, tetapi karena menyadari bahwa satu langkah keliru dapat memicu rangkaian konsekuensi yang jauh lebih besar.

Warga Antusias Daftar Militer Suriah

Antusiasme pemuda terlihat jelas di Kota Deir ez-Zor dalam beberapa hari terakhir, seiring membludaknya warga yang mendatangi kantor cabang perekrutan. Mereka datang dengan satu tujuan, yakni mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Pasukan Keamanan Dalam Negeri, di tengah upaya pemulihan stabilitas pascatahun-tahun konflik.

Pemandangan antrean panjang di depan kantor perekrutan mencerminkan perubahan sikap generasi muda di wilayah timur Suriah. Setelah lama hidup dalam ketidakpastian keamanan dan ekonomi, banyak pemuda kini memandang keterlibatan langsung dalam institusi keamanan sebagai jalan untuk melindungi daerah mereka sendiri.

Menurut keterangan warga setempat, minat besar ini tidak lepas dari keinginan pemuda Deir ez-Zor untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban dan mencegah kembalinya kekacauan. Kehadiran aparat keamanan yang berasal dari masyarakat lokal dinilai lebih efektif dalam menciptakan rasa aman.

Namun, tingginya minat tersebut dihadapkan pada kendala administratif. Banyak calon pendaftar tidak memenuhi syarat pendidikan formal yang ditetapkan, sebuah realitas yang dianggap wajar mengingat kondisi Deir ez-Zor selama bertahun-tahun berada di bawah konflik bersenjata dan ketidakstabilan.

Para orang tua dan tokoh masyarakat pun menyuarakan harapan agar pemerintah Suriah meninjau ulang persyaratan perekrutan. Mereka menilai kebijakan yang terlalu ketat justru berpotensi menghambat penyerapan tenaga muda yang memiliki motivasi tinggi untuk berkontribusi pada keamanan daerah.

Masyarakat menekankan bahwa mayoritas pemuda kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan bukan karena kelalaian pribadi, melainkan akibat hancurnya infrastruktur pendidikan dan kondisi kemanusiaan yang berat selama konflik. Oleh karena itu, mereka meminta pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Di sisi lain, penyerapan pemuda lokal ke dalam pasukan keamanan dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi pengangguran. Keterlibatan mereka dalam institusi resmi negara diyakini dapat memperkuat ikatan sosial serta mengurangi potensi munculnya ketegangan baru.

Pengamat lokal menilai fenomena ini sebagai indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Setelah lama berada di bawah berbagai kekuatan bersenjata, keinginan bergabung dengan aparat resmi menunjukkan perubahan persepsi terhadap peran pemerintah pusat.

Jika dikelola dengan tepat, lonjakan minat ini berpotensi menjadi modal penting dalam proses stabilisasi Deir ez-Zor. Rekrutmen yang inklusif dinilai dapat memperkuat keamanan berbasis komunitas dan mempercepat pemulihan kehidupan normal.

Dengan demikian, gelombang antusiasme pemuda Deir ez-Zor tidak sekadar soal perekrutan, melainkan cerminan harapan baru akan masa depan yang lebih aman. Respons pemerintah terhadap aspirasi ini akan menjadi penentu apakah momentum sosial tersebut dapat diubah menjadi kekuatan stabilitas jangka panjang.

Dalam konflik bersenjata modern, kebutuhan personel yang mendesak kerap memaksa negara-negara yang terlibat perang mengambil keputusan di luar standar militer profesional. Salah satu praktik yang muncul adalah pengiriman prajurit ke garis depan setelah menjalani pelatihan yang sangat singkat, bahkan hanya sekitar sepuluh hari, sebagaimana terlihat dalam perang Ukraina.

Pengalaman Rusia menunjukkan bahwa dalam situasi tekanan tinggi, pelatihan singkat bukan sekadar kemungkinan, melainkan kenyataan di lapangan. Rekrutan tertentu, termasuk warga asing, narapidana, dan relawan kontrak, tercatat hanya menerima latihan dasar selama 7 hingga 14 hari sebelum ditempatkan di area tempur atau zona kontak langsung.

Latihan singkat tersebut umumnya berfokus pada kemampuan paling mendasar. Materinya terbatas pada penggunaan senjata ringan, disiplin minimum, kepatuhan terhadap perintah, serta gerakan infanteri dasar. Dalam banyak kasus, pelatihan ini tidak mencakup koordinasi unit yang memadai atau simulasi pertempuran modern yang kompleks.

Absennya pelatihan lanjutan membuat prajurit dengan skema ini tidak disiapkan untuk operasi gabungan, taktik tingkat regu yang matang, atau menghadapi ancaman teknologi seperti drone dan artileri presisi. Namun, dalam logika perang darurat, keterbatasan tersebut dianggap sebagai risiko yang dapat diterima.

Alasan utama penerapan pola ini adalah kebutuhan personel yang sangat mendesak. Ketika tingkat kelelahan dan kehilangan pasukan meningkat, negara yang berperang sering dihadapkan pada pilihan sulit antara menunggu pasukan siap secara ideal atau mengirim pasukan setengah siap untuk menahan garis depan.

Prinsip yang digunakan bersifat pragmatis, yakni lebih baik memiliki kekuatan terbatas hari ini daripada kekuatan optimal yang baru tersedia beberapa bulan kemudian. Dalam konteks tertentu, keberadaan personel tambahan, meski minim pelatihan, dinilai cukup untuk menjaga posisi, mengisi celah, atau memperlambat pergerakan lawan.

Jika dilihat dari perspektif Suriah, skema semacam ini secara teori dapat diterapkan dalam kondisi darurat tertentu. Misalnya, ketika pemerintah membutuhkan pengamanan cepat di wilayah rawan, penguatan titik-titik strategis, atau respons cepat terhadap ancaman keamanan mendadak, terutama di daerah yang kekurangan personel.

Namun, penerapan di Suriah kemungkinan besar akan terbatas pada fungsi-fungsi tertentu. Rekrutan dengan pelatihan singkat lebih realistis ditempatkan untuk tugas statis, pengamanan wilayah belakang, atau dukungan keamanan lokal, bukan untuk operasi ofensif besar atau pertempuran intensitas tinggi.

Perlu dicatat bahwa praktik ini bukanlah ciri militer profesional yang mapan. Standar normal militer modern menuntut pelatihan dasar selama berbulan-bulan, ditambah latihan lanjutan sebelum penugasan tempur. Penggunaan pelatihan singkat justru mencerminkan tekanan dan keterbatasan yang dihadapi negara dalam situasi konflik berkepanjangan.

Dengan demikian, latihan sepuluh hari lalu penugasan ke lapangan memang memungkinkan dan telah terjadi dalam konflik kontemporer. Namun, jika diterapkan di Suriah, langkah tersebut harus dipahami sebagai solusi darurat sementara, bukan sebagai fondasi jangka panjang bagi kekuatan militer atau keamanan negara.

Baca selanjutnya