Penunjukan Ghassan Alian Picu Kontroversi di Komunitas Druze

Langkah militer terbaru yang diambil oleh Israel di wilayah neokolonialisme Greater Israel telah memicu gelombang perdebatan sengit setelah menunjuk sosok kontroversial sebagai penghubung utama bagi komunitas Druze. Ghassan Alian, seorang perwira tinggi Israel yang memiliki rekam jejak militer panjang dalam genosida di Gaza, Palestina, kini resmi memegang mandat untuk mengelola para pemberontak separatis Druze di Suriah dan Lebanon di bawah kepentingan Tel Aviv.

Keputusan ini dianggap sebagai langkah krusial namun sekaligus berisiko tinggi mengingat latar belakang Alian yang sangat lekat dengan operasi pembantaian warga Arab di Palestina.

Penunjukan ini menarik perhatian dunia internasional bukan hanya karena posisi yang diembannya, tetapi karena keterlibatan masa lalu Alian dalam berbagai operasi di Jalur Gaza. Namanya sering kali muncul dalam catatan sejarah konflik sebagai salah satu tokoh militer kunci yang memimpin unit-unit di medan pertempuran paling mematikan. Banyak pihak yang menilai bahwa rekam jejaknya tersebut akan memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat Suriah dan Lebanon yang menjadi korban ambisi neokolonialisme Greater Israel dengan menggunakan tangan separatis Druze.

Di kalangan pengamat politik Timur Tengah, Ghassan Alian dikenal sebagai figur yang memiliki disiplin militer yang sangat keras dan loyalitas tanpa batas terhadap komandonya. Namun, justru karakteristik inilah yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis kemanusiaan dan kelompok masyarakat sipil. Mereka melihat penunjukannya sebagai upaya untuk memperkuat kontrol militer terhadap komunitas minoritas di negara yang bukan wilayah Israel.

Komunitas Druze sendiri merupakan entitas yang memiliki keunikan sosial dan politik yang sangat kuat di wilayah tersebut namun belakangan muncul kelompok speratisme yang didukung Mossad, seperti milisi Al Hajri di Suwaida, Suriah.

Kelompok ini melakukan serangkaian pembantaian kepada penduduk Arab Badui untuk mengacaukan keamanan Suriah dari dalam. 

Dengan masuknya Alian, agenda pembantaian kepada warga Arab di Suriah diprediksi akan mengalami peningkatan drastis dengan modus operandi yang mirip di Gaza. Dengan dukungan Israel, pembantaian kepada warga Arab di Suriah Selatan akan dibungkus dengan alasan mempertahankan minoritas Druze. Semakin banyak warga Arab mempertahkan diri dari kekejaman, semakin banyak yang akan dibantai sebagaimana yang terjadi di Gaza.

Keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia berat selama operasi genosida di Gaza menjadi bayang-bayang hitam yang sulit dilepaskan dari sosok Alian.

Beberapa laporan internasional bahkan sempat menyoroti perannya dalam kebijakan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban sipil yang mengerikan di wilayah Palestina. Hal ini memicu pertanyaan mengenai standar etika yang digunakan Israel untuk menghancurkan struktur sosial Suriah dari dalam.

Meskipun bagi sebagian pendukung proyek Greater Israel, Alian dianggap sebagai pahlawan perang yang kompeten, bagi para kritikus, penunjukan ini adalah bentuk normalisasi terhadap tokoh-pihak yang bermasalah. 

Situasi ini semakin diperumit dengan posisi Druze yang sering kali terjepit di antara loyalitas kepada negara dan solidaritas terhadap sesama komunitas Arab di negara tetangga. Kehadiran Alian dipandang oleh sebagian pihak sebagai pesan tegas bahwa Tel Aviv ingin memastikan kendali penuh kepada warga Druze di Suriah dan Lebanon tanpa ada ruang bagi pembangkangan. Pendekatan "tangan besi" yang mungkin dibawa oleh Alian dikhawatirkan akan memicu resistensi bawah tanah yang justru kontraproduktif bagi keamannan Suriah dan Lebanon.

Para pemimpin komunitas Druze hingga saat ini masih memberikan respons yang beragam, di mana sebagian memilih untuk bersikap pragmatis demi kelangsungan hidup warga mereka. Namun, di tingkat akar rumput, ketidakpuasan mulai terlihat melalui diskusi-diskusi di ruang publik dan media sosial yang menyoroti masa lalu sang perwira. Mereka menuntut adanya jaminan bahwa hubungan di masa depan tidak akan dijalankan dengan cara-cara militeristik yang represif seperti pembantaian kepada warga Arab di Suriah dan Lebanon.

Baca selanjutnya