ENKS Tantang Dominasi PKK/YPG di Suriah

Ketegangan baru muncul di internal politik Kurdi Suriah setelah partai-partai yang tergabung dalam Dewan Nasional Kurdi Suriah atau ENKS mulai menantang dominasi PKK/YPG di wilayah Hasakah. Perkembangan ini menandai perubahan penting dalam dinamika kekuasaan Kurdi, terutama di tengah melemahnya posisi militer dan politik SDF dalam beberapa bulan terakhir.

Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa partai-partai Kurdi yang berafiliasi dengan garis Barzani, termasuk ENKS, mulai meningkatkan aktivitas politik dan sosial mereka di Hasakah. Langkah ini dipandang sebagai upaya merebut kembali ruang yang selama bertahun-tahun dikuasai penuh oleh PKK melalui sayapnya di Suriah, PYD dan YPG.

Kebangkitan ENKS terjadi setelah wilayah kendali SDF menyusut dan perjanjian damai antara SDF dan pemerintahan Suriah mulai dijalankan, meski belum sepenuhnya efektif. Situasi ini membuka celah politik yang selama ini tertutup rapat oleh dominasi keamanan PKK/YPG.

Selama bertahun-tahun, ENKS tersingkir dari panggung politik Kurdi Suriah. Banyak kadernya ditekan, dibatasi ruang geraknya, bahkan dipaksa meninggalkan wilayah timur laut Suriah akibat kuatnya kontrol keamanan PKK/YPG.

Kini, ENKS mulai mengangkat kembali narasi kejayaan masa lalu dengan pasukannya bernama Peshmerga Suriah berbeda dengan YPG/SDF, ketika politik Kurdi Suriah belum sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang PKK. Mereka menekankan bahwa sebelum kebangkitan PKK di Suriah, spektrum politik Kurdi jauh lebih plural dan tidak dimonopoli satu kelompok.

PKK sendiri mulai menguat di Suriah sejak bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam perang melawan ISIS. Melalui pembentukan SDF dan peran sentral PYD/YPG, PKK berhasil mengonsolidasikan kekuasaan militer sekaligus politik di kawasan mayoritas Kurdi, termasuk Hasakah.

Namun, kemitraan dengan Amerika Serikat kini tidak lagi sekuat sebelumnya. Perubahan kebijakan regional dan tekanan diplomatik membuat posisi PKK/YPG tidak lagi sepenuhnya dominan, terutama dalam proses negosiasi dengan Damaskus.

Dalam konteks ini, ENKS melihat peluang untuk kembali ke meja kekuasaan. Sejumlah pejabat dan tokoh ENKS disebut-sebut berharap mendapatkan bagian dalam pembagian jabatan administratif di Hasakah, seiring pembahasan penataan ulang pemerintahan lokal pascaperjanjian damai.

Persoalan ini terlihat jelas dalam polemik seputar penunjukan gubernur Hasakah. Pihak-pihak yang dekat dengan arus Barzani menyampaikan keberatan atas nama-nama yang beredar, dengan alasan bahwa ENKS merasa lebih berhak atas posisi tersebut.

Kelompok pro-Barzani menilai mereka memiliki legitimasi historis dan politik, mengingat peran awal mereka dalam perlawanan terhadap pemerintahan Assad di kota Amuda sejak fase awal konflik Suriah.

Ketegangan internal semakin meningkat setelah insiden penurunan bendera yang dikaitkan dengan Barzani oleh kelompok yang disebut berafiliasi dengan Qandil. Tindakan ini memicu kemarahan dan kritik luas di kalangan masyarakat Kurdi.

Insiden bendera tersebut berkembang menjadi simbol konflik yang lebih dalam, bukan sekadar soal identitas visual, melainkan pertarungan pengaruh antara dua arus besar Kurdi: garis PKK dan garis Barzani.

Sejumlah pertemuan internal dilaporkan telah digelar untuk meredam eskalasi konflik. Namun, perbedaan pandangan terkait legitimasi politik dan pembagian kekuasaan membuat upaya mediasi berjalan tidak mudah.

Bagi PKK/YPG, tantangan dari ENKS bukan hanya ancaman politik, tetapi juga ujian terhadap klaim mereka sebagai satu-satunya wakil sah Kurdi Suriah. Selama ini, klaim tersebut diperkuat oleh kekuatan militer dan dukungan internasional.

Sebaliknya, ENKS berupaya memanfaatkan momentum melemahnya SDF untuk mengembalikan keseimbangan politik Kurdi yang menurut mereka telah lama timpang.

Sebagian pengamat menilai kebangkitan ENKS bukan murni didorong idealisme politik, melainkan juga kepentingan pragmatis untuk memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya administratif di Hasakah.

Di sisi lain, masyarakat Kurdi sendiri terbelah. Ada yang melihat langkah ENKS sebagai koreksi atas dominasi PKK/YPG, sementara yang lain khawatir konflik internal ini justru melemahkan posisi Kurdi secara keseluruhan di hadapan Damaskus.

Pemerintahan Suriah diperkirakan akan memantau perkembangan ini dengan cermat. Perpecahan internal Kurdi berpotensi dimanfaatkan Damaskus untuk memperkuat kembali kendali negara atas wilayah timur laut.

Jika tidak dikelola dengan hati-hati, persaingan antara ENKS dan PKK/YPG dikhawatirkan akan meluas dari ranah politik ke ketegangan sosial di tingkat akar rumput.

Situasi di Hasakah kini menjadi cermin rapuhnya konsensus Kurdi Suriah pascaperang. Di tengah transisi politik yang belum tuntas, pertarungan pengaruh ini berpotensi menentukan arah masa depan kawasan tersebut.

Persaingan internal Kurdi yang kini kembali mencuat di Suriah sejatinya bukan hal baru dalam sejarah kawasan. Pola serupa pernah terjadi di Irak pada dekade 1990-an, ketika dua keluarga besar Kurdi, Barzani dan Talabani, terlibat konflik terbuka yang membelah Kurdistan Irak secara politik dan militer.

Pasca Perang Teluk 1991, wilayah Kurdistan Irak memperoleh otonomi de facto setelah pasukan Saddam Hussein ditarik dari kawasan utara. Namun kekosongan kekuasaan itu justru memicu rivalitas antara Partai Demokrat Kurdistan (KDP) yang dipimpin keluarga Barzani dan Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) di bawah Jalal Talabani yang dikenal dekat dengan Iran.

Ketegangan tersebut berubah menjadi perang saudara Kurdi pada 1994–1998. Kedua kubu saling berebut kendali atas kota-kota strategis, pos perbatasan, dan sumber pendapatan, termasuk bea cukai. Konflik ini tidak hanya memecah wilayah Kurdistan, tetapi juga melemahkan posisi Kurdi di tingkat nasional Irak.

Dalam puncak konflik, Masoud Barzani mengambil langkah kontroversial dengan meminta bantuan langsung kepada Presiden Irak saat itu, Saddam Hussein. Pada 1996, pasukan Irak masuk ke Erbil atas undangan KDP untuk menyingkirkan pasukan PUK yang didukung Iran, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak mengingat sejarah represi Baghdad terhadap Kurdi.

Intervensi Saddam berhasil memukul mundur Talabani dari Erbil, tetapi sekaligus memperdalam luka politik di internal Kurdi. Langkah Barzani dianggap pragmatis oleh pendukungnya, namun dicap sebagai pengkhianatan oleh kubu lawan dan sebagian masyarakat Kurdi.

Meski pernah saling bermusuhan dan bahkan bersekutu dengan musuh berbeda, Barzani dan Talabani pada akhirnya kembali berada di sisi yang sama saat invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Kedua kelompok Kurdi berperan penting dalam mendukung penggulingan Saddam Hussein dan bersekutu dengan Washington.

Pasca tumbangnya Saddam, Kurdi Irak mendapatkan status otonomi resmi melalui pembentukan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG). Namun alih-alih menyatu sepenuhnya, struktur kekuasaan Kurdistan justru mencerminkan kompromi antara dua keluarga besar tersebut.

Wilayah Kurdistan Irak secara de facto terbagi dua. KDP Barzani menguasai Erbil dan Duhok, sementara PUK Talabani mendominasi Sulaymaniyah dan sekitarnya. Pembagian ini tidak tertulis dalam konstitusi, tetapi nyata dalam praktik politik, keamanan, dan ekonomi.

Dua partai tersebut berbagi kekuasaan di pemerintahan regional, namun masing-masing mempertahankan jaringan keamanan, loyalis politik, dan hubungan luar negeri yang berbeda. Barzani lebih dekat ke Turki, sementara Talabani menjaga hubungan erat dengan Iran.

Sejarah Kurdistan Irak ini kerap dijadikan rujukan oleh pengamat untuk membaca dinamika Kurdi di wilayah lain, termasuk Suriah. Ia menunjukkan bahwa konflik internal Kurdi, meski dapat diredam lewat kompromi, sering kali berujung pada pembagian kekuasaan berbasis keluarga dan patronase, bukan pada persatuan politik yang utuh.

Baca selanjutnya