Somalia yang Masih Gagap dengan Sistem Federalisme?

Somalia sepertinya masih gagap dalam mengimplementasikan konsep negara federasi yang mereka anut saat ini.

Karena sering kali yang terjadi adalah konfederasi di mana negara-negara bagian mempunyai kedaulatan sendiri dan memiliki angkatan bersenjata sendiri seperti halnya Uni Soviet dahulu.

Bila dilihat dari namanya, Somalia saat ini lebih mirip dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat, Malaysia atau UAE.

Di dalam sistem seperti ini urusan militer, luar negeri dan keuangan tetap terpusat di pemerintahan federal.

Sehingga pasukan-pasukan yang dimiliki negara bagian lebih mirip ke Satpol PP di Indonesia, jika tak harus dibubarkan.

Permasalahan politik yang sering terjadi di Somalia adalah karena hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian belum dilaksanakan dengan baik.

Untuk pelaksanaan pemilu dalam waktu dekat misalnya, pemerintah pusat sering tidak diacuhkan oleh negara bagian.

Di lain pihak, para presiden negara bagian melakukan pertemuan virtual sendiri antara mereka saja untuk menentukan tanggal pemilu tanpa persetujuan federal.

Sebelumnya banyak kasus juga terjadi pemilu di negara bagian tidak diakui oleh federal.

Kesulitan berikutnya adalah pemerintah federal tidak bisa mengeksekusi proyek berskala nasional.

Hal itu karena pemerintahan federal harus meminta persetujuan dari negara bagian. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan nasional, jalur rel dan lain sebagainya.

Dalam kesepakatannya semua perjanjian bisnis harus dengan persetujua kedua belah pihak antara federal dan negara bagian. Sehingga seringkali kontrak investasi yang dibuat pusat kemudian dibatalkan oleh negara bagian walau sudah proyeknya sudah dimulai.

Somalia seharusnya belajar dari negara-negara yang menganut federalisme agar lebih mudah. Dan semua pihak baik federal dan negara bagian harus fleksibel agar mencapai kemajuan bersama.