Bentrokan Suriah–SDF Telan Korban Sekitar 1.000 Tewas

Bentrokan antara pasukan pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi kelompok teroris PKK dukungan Amerika Serikat dkk telah memicu gelombang kekerasan baru di berbagai wilayah utara dan timur Suriah sejak awal Januari lalu. Pertempuran yang berlangsung sporadis namun intens ini menelan korban jiwa yang cukup besar, menurut pemantau perang independen. 

Menurut Syrian Observatory for Human Rights yang dikutip oleh media asing, sekitar 1.000 kombatan dari kedua kubu telah tewas dalam pertempuran terbaru ini, termasuk pasukan pemerintah dan militan SDF. Laporan itu mencatat bahwa angka itu merupakan jumlah kombinasi dari korban di kedua sisi, bukan hanya satu pihak saja. 

Kekerasan meningkat tajam setelah gencatan senjata yang berulang kali disepakati justru sering dilanggar dalam hitungan hari, dengan serangan artileri dan kontak tembak di beberapa kawasan strategis. 

Pertempuran di kawasan seperti penjara al-Aqtan di Raqqa, serta kawasan al‑Shaddadi dan kamp al‑Hol di Hasakah, menjadi salah satu titik panas konflik, di mana kedua pihak saling berebut kontrol dan pengaruh. 

Meski sudah ada beberapa kesepakatan untuk menghentikan bentrokan, laporan menunjukkan bahwa truce atau gencatan senjata sering dilanggar, baik oleh faksi yang berafiliasi dengan pemerintah maupun oleh pihak SDF sendiri. 

Kedua belah pihak mengklaim saling melanjutkan serangan setelah batas waktu gencatan senjata diberlakukan, mengindikasikan ketegangan tinggi di lapangan meski perjanjian sudah ada. 

Situasi ini menggambarkan realitas di mana perjanjian damai bisa saja tercatat di atas kertas, namun kekerasan tetap terjadi di berbagai titik hot spot konflik. 

Sebelumnya, bentrokan juga terjadi di kota Aleppo sejak awal Januari ketika SDF di daerah itu berusaha memprovokasi dan melakukan penembakan saat pemerintah berusaha berdamai dengan pimpinan SDF.

Pemerintah lalu berusaha meredam tembakan SDF hingga konflik menyebar ke beberapa lingkungan kota itu, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil. 

Laporan media internasional menyebutkan beberapa warga sipil tewas dalam serangan artileri dan bentrokan di Aleppo, menambah beban tragedi kemanusiaan di tengah konflik yang sudah lama berjalan di Suriah. 

Selain korban perang, konflik yang berlanjut ini telah memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi dari rumah mereka di provinsi seperti Al‑Hasakah dan Aleppo, meningkatkan krisis pengungsi di wilayah itu. 

Program Pangan Dunia (WFP) bahkan meningkatkan bantuan di wilayah timur laut Suriah karena puluhan ribu keluarga terpaksa mencari tempat berlindung baru akibat bentrokan. 

Sementara itu, pemerintah Suriah dan SDF pada pertengahan Januari akhirnya menyepakati gencatan senjata baru dan pemulihan dialog politik, termasuk rencana integrasi militer secara bertahap. 

Kesepakatan itu dipandang oleh beberapa pihak sebagai langkah penting menuju perdamaian yang lebih luas, karena mencakup penyatuan struktur militer dan administratif di wilayah yang dikuasai Kurdi ke dalam kepengurusan negara Suriah. 

Usaha itu mendapat sambutan dari Amerika Serikat dan beberapa negara lain sebagai tonggak sejarah dalam upaya penyelesaian konflik Suriah yang telah berlangsung bertahun‑tahun. 

Namun demikian, para pemantau memperingatkan bahwa gencatan senjata ini tetap rapuh, karena kedua pihak masih memiliki sejarah panjang perselisihan dan saling tuding pelanggaran. 

Lebih jauh, kepercayaan antara pemerintah Suriah dan SDF yang dikendalikan oleh teroris PKK telah lama dirusak oleh pertempuran sebelumnya, ketegangan politik, serta masalah pemerintahan otonom yang belum terselesaikan. 

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan gencatan senjata ada, perkelahian kecil dan pelanggaran terus terjadi, yang memberi tekanan tambahan pada proses perdamaian. 

Para analis mengatakan bahwa angka korban yang relatif tinggi ini — meskipun jauh dari angka yang dibesar‑besarkan oleh sejumlah pihak — menjadi salah satu faktor pendorong utama bagi kedua kubu untuk kembali ke meja perundingan. 

Kesadaran akan biaya manusia yang terus meningkat diyakini telah memaksa pemerintah Suriah dan SDF untuk mencari solusi politik, meskipun tantangan besar masih tersisa sebelum perdamaian yang sesungguhnya dapat terwujud. 

Satu tahun pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa

Selam satu tahun pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa, banyak kelompok bekas pendukung rejim Bashar Al Assad dari Syiah Alawiyah (Alawite), milisi Druze Al Hajri pro neokolonialisme Greater Israel dan SDF melakukan upaya merongrong kedaulayan Suriah.

Tahun laluz kelompok milisi di Provinsi Suwayda, yang dipimpin oleh Hikmat al‑Hijri, telah berusaha melakukan sabotase keamanan dengan melakukan penculikan dan pembantaian kepada warga Arab Badui.

Menurut Syrian Network for Human Rights (SNHR), bentrokan yang terjadi di wilayah Suwayda antara 13 hingga 20 Juli 2025 menewaskan sekitar 426 orang, termasuk warga sipil, anggota kelompok bersenjata lokal, serta pasukan pemerintah. Korban tewas ini termasuk anak perempuan, perempuan, pekerja medis, dan pekerja media, menunjukkan betapa luasnya dampak kekerasan tersebut. 

Peristiwa itu bermula dari prakondisi untuk menciptakan eskalasi pertikaian antara milisi suku Bedouin dan kelompok Druze di Suwayda. Ketegangan awal yang dipicu oleh serangkaian aksi pembajakan dan balas dendam cepat berubah menjadi bentrokan bersenjata besar, yang kemudian melibatkan pasukan pemerintah yang mencoba mengamankan wilayah tersebut. 

Media setempat dan sumber independen juga mencatat bahwa dalam fase awal konflik, jumlah korban yang lebih kecil — puluhan orang tewas dan puluhan lainnya luka — juga pernah dilaporkan. Misalnya, bentrokan awal antara kelompok militan Druze dan suku Bedouin dilaporkan menyebabkan sekitar 30–50 orang tewas, termasuk beberapa anggota keamanan dan warga sipil. 

Pada pertengahan konflik, sejumlah laporan lain mencatat lebih dari 80 hingga 89 korban tewas dari berbagai pihak selama bentrokan yang semakin intens, menandakan bahwa eskalasi kekerasan berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan tembakan senjata berat serta kontak langsung di kawasan perkotaan dan pedesaan. 

Setelah gencatan senjata akhirnya diumumkan dan pasukan pemerintah menyatakan agak berhasil menahan situasi, peristiwa lanjutan pada akhir Juli dan Agustus 2025 masih mencatat insiden pelanggaran gencatan senjata, termasuk tindakan mortir dan serangan terhadap anggota keamanan, meskipun dengan jumlah korban yang jauh lebih kecil, termasuk laporan dua anggota pasukan keamanan tewas dalam bulan Desember. 

Sementara itu di wilayah pesisir Suriah yang menjadi basis komunitas Alawite — sekte yang secara historis dekat dengan kekuasaan Assad — terjadi juga provokasi keamanan pada Maret 2025 yang melibatkan aksi pembalasan dan eksekusi massal, meluas di beberapa provinsi seperti Latakia, Tartus, dan Hama. 

Laporan komite pemerintah yang menyelidiki peristiwa kekerasan di wilayah pesisir itu menyebutkan lebih dari 1.400 orang tewas, mayoritas dari komunitas Alawite, termasuk perempuan, anak-anak, dan warga sipil, dalam serangkaian aksi pembunuhan, penjarahan, dan penghancuran rumah yang terjadi selama beberapa hari konflik intens. 

Prakondisi yang dirancang pihak asing di Suwayda dan di wilayah Alawite itu menyoroti bahwa Suriah masih menghadapi tantangan besar dalam meredakan gangguan keamanan oleh pihak yang tak puas dengan runtuhnya kekuasaan Assad.

Para pengamat dan kelompok HAM internasional memperingatkan bahwa tanpa solusi politik yang jelas dan penguatan keamanan lokal yang efektif, potensi bentrokan baru tetap tinggi, serta kemungkinan pertikaian sektarian akan terus membayangi proses rekonstruksi dan rekonsiliasi di Suriah. 

Baca selengkapnya