Benang Kusut Konflik Agraria dan Politik Yaman

Yaman hingga hari ini masih menjadi panggung konflik multidimensi yang melibatkan suku, eks kerajaan, dan otoritas modern. Di balik sengketa politik nasional, masalah klasik tentang kepemilikan lahan dan kekuasaan lokal terus menyala. Salah satunya kini terjadi antara Suku Sabiha dengan Dewan Transisi Selatan (STC) yang menjadi pemerintahan de facto di Yaman Selatan.

Suku Sabiha, atau dikenal juga dengan sebutan al-Subaiha, sejak lama memiliki hak ulayat atas sebagian besar wilayah di Provinsi Lahj, bagian barat Aden. Tanah-tanah adat yang diwariskan turun-temurun ini menjadi sumber ketegangan baru saat muncul kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir mereka.

Konflik memuncak saat otoritas suku Sabiha memberikan izin pembangunan pelabuhan baru kepada grup usaha milik Sheikh Issam Hazaa Al-Subaihi. Lokasinya berdekatan dengan pelabuhan Ras Al Ara yang selama ini dikendalikan oleh STC. Keduanya kini saling mengklaim wilayah pesisir strategis yang menjadi jalur perdagangan internasional.

Sheikh Issam bukan sekadar pebisnis, tapi juga figur penting di dalam suku Sabiha. Ia dikenal memiliki pengaruh kuat dan pasukan bersenjata sendiri, sesuatu yang lazim dimiliki setiap suku besar di Yaman. Di tengah lemahnya pemerintahan pusat, komunitas-komunitas suku memang terpaksa mandiri dan membentuk pemerintahan kecil untuk melayani warganya.

Di balik konflik tanah ini, ada dinamika politik lama yang belum selesai. Masyarakat di wilayah Sabiha pernah menggagas pemekaran provinsi tersendiri, lepas dari Lahj. Aspirasi itu terus bergema, meski selalu terbentur oleh kepentingan elite politik yang lebih besar, baik dari STC maupun pemerintahan pusat Yaman yang kini nyaris simbolis.

Dewan Transisi Selatan, yang didukung sejumlah kekuatan bersenjata dan sokongan Uni Emirat Arab, menilai pembangunan pelabuhan baru tanpa persetujuan mereka sebagai ancaman langsung atas kendali ekonomi di kawasan selatan. Pelabuhan merupakan nadi ekonomi yang menjadi rebutan di kawasan Laut Merah dan Teluk Aden.

Upaya pemerintah pusat di Sana’a sendiri nyaris tak bisa berbuat banyak. Dengan ibukota masih dikuasai Houthi, dan sebagian wilayah dikendalikan STC maupun suku-suku bersenjata, konflik agraria seperti ini sulit ditangani tanpa risiko bentrokan bersenjata. Pemerintahan Presiden Rashad Al-Alimi hanya mampu memberikan seruan dialog.

Yaman memang punya sejarah panjang tentang benturan otoritas pusat dan suku. Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam kuno, kekuasaan selalu berbagi dengan kepala-kepala suku. Tradisi ini tetap hidup hingga era republik modern, saat banyak suku masih mengelola wilayahnya sendiri, lengkap dengan aparat keamanan dan sistem hukum adat.

Kini, upaya otoritas lokal di Yaman untuk mengurai konflik ini terus berlangsung. Tokoh-tokoh agama dan perantara adat dilibatkan untuk menengahi antara Sheikh Issam dan petinggi STC. Mereka mencoba mencari titik temu agar pembangunan pelabuhan tetap berjalan tanpa menyinggung batas adat dan kekuasaan de facto.

Namun, gesekan di lapangan tak bisa dihindari. Beberapa insiden bentrokan kecil antara pasukan bersenjata Sabiha dan aparat STC telah terjadi. Masing-masing berusaha mempertahankan posisi di wilayah pesisir yang menjadi rebutan tersebut. Situasi diperumit dengan masuknya kelompok bersenjata lain yang memanfaatkan ketegangan ini.

Selain di Lahj, permasalahan serupa juga terjadi di wilayah bekas kerajaan Yafa dan Abyan. Konflik agraria bercampur politik suku terjadi nyaris di setiap provinsi. Wilayah kekuasaan suku menjadi titik rawan gesekan, apalagi di tengah perebutan sumber daya alam, pelabuhan, dan jalur perdagangan.

Di wilayah utara, pemerintahan Houthi di Sana’a juga menghadapi tantangan sejenis. Meski berhasil menguasai ibukota, kelompok ini belum sepenuhnya mampu mengendalikan seluruh kepala suku di wilayah pegunungan dan pedalaman. Beberapa masih mempertahankan sistem otonomi adat di wilayah mereka.

Pemerintah Yaman bersama Dewan Ulama dan tokoh adat nasional berusaha merumuskan model penyelesaian berbasis konsensus adat. Konsep ini bertujuan mengakui eksistensi hukum suku tanpa menghilangkan peran negara, meski implementasinya masih jauh dari harapan.

Persoalan tanah di Yaman tak bisa dilepaskan dari warisan masa lalu saat pembagian wilayah terjadi secara turun-temurun di antara keluarga bangsawan dan elite suku. Dalam banyak kasus, dokumen kepemilikan formal tidak tersedia, sehingga klaim atas tanah hanya berdasarkan kesaksian lisan dan sejarah adat.

Situasi ini kerap dimanfaatkan oleh kekuatan politik modern yang mendekati tokoh-tokoh suku demi kepentingan politik maupun ekonomi. Perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan suku setempat seringkali berujung konflik terbuka, seperti yang kini terjadi di wilayah Lahj.

Pengamat politik Yaman menilai, tanpa penyelesaian menyeluruh soal distribusi kekuasaan dan tanah adat, konflik semacam ini akan terus berulang. Apalagi di tengah ketidakstabilan politik nasional, setiap suku merasa wajib mempertahankan tanah leluhurnya demi martabat dan masa depan komunitasnya.

Dengan situasi keamanan yang rapuh dan minimnya kekuatan negara, penyelesaian sengketa ini lebih banyak ditentukan oleh kekuatan senjata dan kemampuan negosiasi antar elit lokal. Inisiatif damai pun harus didukung penuh oleh kekuatan regional yang selama ini terlibat dalam konflik di Yaman.

Kasus Sabiha dan STC hanya contoh kecil dari tumpukan masalah agraria dan politik di negara yang terpecah belah ini. Jika tak segera diatasi, konflik ini bisa berkembang menjadi pertarungan bersenjata yang lebih luas, mengancam stabilitas di kawasan Laut Merah dan Teluk Aden.

Banyak pihak berharap, ke depan Yaman mampu membangun sistem federasi adat modern, yang mengakomodasi otonomi suku sekaligus menguatkan peran negara. Hanya dengan cara itu benang kusut antara tanah adat, suku, dan kekuasaan politik bisa perlahan diurai tanpa konflik yang berkepanjangan.

Baca selanjutnya